Rapat pleno pembahasan Dewan Pengupahan terkait perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2027 berlangsung di Hotel Almadera, Jl Somba Opu No 235, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (19/11/2026) malam.
Rapat pembahasan UMP berlangsung dengan melibatkan unsur pengusaha dan unsur pekerja.
Di luar ruangan nampak serikat pekerja dan buruh mengawal rapat.
Dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, pekerja dan akademisi atau pakar.
Perhitungan UMP Sulsel mengacu pada formula perhitungan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Serta mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Jayadi Nas menjelaskan kedua pihak sepakat keputusan angka kenaikan diserahkan Pemprov Sulsel.
“Pihak pengusaha dan pihak pekerja itu sepakat menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov untuk menetapkan dan siap menerima apapun keputusannya,” ujar Jayadi Nas usai rapat.
Dari pihak pengusaha maupun pihak pekerja masing-masing mengirim usulan,
Organisasi Pengusaha mengusulkan nilai alpha sebesar 0.50 dengan nilai kenaikan UMP sebesar 6,77 persen atau nilai UMP sebesar Rp4.186.546,50.
Dasarnya mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.
Sementara itu, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh mengusulkan nilai alpha sebesar 1 dengan nilai kenaikan UMP sebesar 9,79 % atau nilai UMP sebesar Rp4.304.963,38.
Pekerja mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan hidup.
Nilai kenaikan upah Sulsel mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Dewan Pengupahan pun bersepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Sulsel terkait keputusan akhir nilai UMP Sulsel Tahun 2027.
Nantinya Pemprov Sulsel akan menindaklanjuti hasil keputusan Dewan Pengupahan ini.
Sumber: Tribunnews.com

