Indonesia Masuk 10 Besar Negara Paling Terdampak Krisis Iklim, Adaptasi Tidak Cukup

Indonesia menempati peringkat ketujuh negara paling terdampak krisis iklim di dunia pada 2025. Rentetan banjir, longsor, dan siklon menunjukkan ancaman iklim bukan lagi persoalan masa depan, melainkan krisis yang telah menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan menguji kemampuan negara melindungi warganya.

Peringkat tersebut tercantum dalam Climate Risk Index (CRI) 2027 yang diterbitkan Germanwatch. Indonesia melonjak dari peringkat ke-27 pada 2024 menjadi posisi ketujuh pada 2025. Kenaikan 20 peringkat ini menjadi peringatan tentang besarnya paparan Indonesia terhadap cuaca ekstrem dan pentingnya mengevaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana.

Indonesia berada di bawah Jamaika, Sri Lanka, Spanyol, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sementara itu, Bolivia, Mozambik, dan Vietnam masing-masing menempati posisi kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh.

Peringkat tersebut bukan sekadar gambaran banyaknya bencana yang terjadi. Germanwatch menggunakan enam indikator untuk mengukur dampak, yakni jumlah korban meninggal, korban meninggal per 100.000 penduduk, jumlah penduduk terdampak, penduduk terdampak per 100.000 orang, kerugian ekonomi absolut, serta kerugian ekonomi dibandingkan produk domestik bruto (PDB).

Dengan demikian, negara dengan kerugian ekonomi relatif besar atau jumlah korban yang tinggi dibandingkan populasinya dapat memperoleh peringkat lebih buruk daripada yang mengalami kerugian absolut lebih besar.

Menurut David Eckstein, Penasihat Senior untuk Keuangan dan Investasi Iklim di Germanwatch sekaligus salah satu penulis laporan tersebut, hasil CRI menegaskan bahwa adaptasi merupakan salah satu investasi yang paling hemat biaya demi keamanan dan kesejahteraan manusia. Biaya akibat tidak mengambil tindakan jauh lebih besar daripada biaya transisi, dan batasan-batasan dalam adaptasi pun kian nyata.

”Negara-negara harus memanfaatkan COP31 (Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim di Turki) untuk secara serius mempercepat transisi meninggalkan bahan bakar fosil, yang menjadi pendorong utama krisis iklim, serta mulai bekerja sama dalam memobilisasi pendanaan dalam skala yang dibutuhkan untuk menangani berbagai dampak di masa depan yang dekat,” ujar David, menyertai laporan pada Jumat (20/11/2026).

Sepanjang 2025, Indonesia dilaporkan mengalami 15 peristiwa cuaca ekstrem, terdiri dari 12 banjir, 2 tanah longsor mematikan, dan 1 siklon. Salah satu peristiwa paling mematikan adalah siklon Senyar yang melanda kawasan Sumatera pada November 2025. Bencana ini memperlihatkan bagaimana hujan ekstrem dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan ketika berhadapan dengan kerentanan wilayah dan keterbatasan kesiapsiagaan.

Namun, persoalan Indonesia tidak berhenti pada tingginya frekuensi bencana. Di balik angka korban dan kerugian, terdapat pertanyaan lebih mendasar tentang sejauh mana pembangunan, tata ruang, perlindungan ekosistem, dan kebijakan energi telah memperhitungkan risiko perubahan iklim?

Bencana bukan sekadar persoalan cuaca

Dampak siklon Senyar menjadi gambaran paling nyata. Siklon yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir November 2025 itu memicu hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data yang dikutip dalam rilis, bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.100 orang, berdampak terhadap lebih dari 3 juta penduduk, serta menimbulkan kerugian ekonomi sekitar 4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 72 triliun.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemudian mengungkapkan bahwa siklon Senyar memicu curah hujan yang memecahkan rekor sejak 1991. Di Kecamatan Koto Tangah, Sumbar, curah hujan selama periode bencana mencapai sekitar tiga kali lipat kondisi normal November. Sementara itu, di Singkil Utara, Aceh, curah hujan mencapai dua kali lipat normalnya.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim dapat memperbesar ancaman melalui peningkatan intensitas hujan ekstrem. Namun, besarnya dampak bencana tidak semata-mata ditentukan oleh faktor meteorologis. Kondisi daerah aliran sungai, perubahan tutupan hutan, kerusakan ekosistem, pembangunan di kawasan rawan, serta kualitas infrastruktur turut menentukan apakah hujan ekstrem berkembang menjadi bencana besar.

Karena itu, menghubungkan bencana dengan perubahan iklim tidak boleh membuat persoalan tata kelola lingkungan terabaikan. Hujan ekstrem merupakan ancaman, tetapi kerentanan yang dibentuk oleh kebijakan pembangunan dapat memperbesar jumlah korban dan kerugian.

Data BMKG memperkuat kekhawatiran tersebut. Sepanjang 2010-2025, tren kejadian banjir dan tanah longsor di Indonesia menunjukkan peningkatan. Bencana hidrometeorologi bahkan mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional. BMKG juga mencatat suhu rata-rata Indonesia pada 2024 mencapai 27,52 derajat celsius, tertinggi sejak pencatatan dilakukan.

Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan penanganan bencana. Selama ini, perhatian pemerintah kerap terpusat pada respons setelah bencana terjadi, mulai dari evakuasi, bantuan logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, pengurangan risiko seharusnya dimulai jauh sebelum bencana datang, melalui perlindungan ekosistem, penataan ruang berbasis risiko, penguatan sistem peringatan dini, dan kesiapan masyarakat.

Adaptasi tidak cukup tanpa mitigasi

Dalam laporan CRI 2027, Germanwatch menegaskan bahwa adaptasi perubahan iklim merupakan investasi penting untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Eckstein mengatakan, biaya akibat tidak bertindak jauh lebih besar dibandingkan biaya transisi.

Namun, kemampuan adaptasi memiliki batas. Ketika intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem terus meningkat, upaya membangun tanggul, memperbaiki infrastruktur, atau menyiapkan sistem peringatan dini tidak akan cukup jika kenaikan emisi gas rumah kaca tidak dikendalikan.

Laporan tersebut juga menunjukkan besarnya ketimpangan dampak krisis iklim. Dalam periode 1996-2025, lebih dari 916.000 orang meninggal akibat peristiwa cuaca ekstrem di seluruh dunia. Kerugian ekonomi langsung mencapai hampir 4,7 triliun dolar AS. Sebanyak 5,5 miliar orang terdampak dalam hampir 10.000 peristiwa ekstrem yang tercatat.

Pada 2025 saja, terdapat 367 peristiwa cuaca ekstrem yang menyebabkan hampir 35.000 kematian, berdampak terhadap lebih dari 100 juta orang, dan menimbulkan kerugian ekonomi langsung lebih dari 158 miliar dolar AS. Gelombang panas menjadi penyebab kematian terbesar, dengan hampir 70 persen dari seluruh korban jiwa akibat bencana ekstrem pada tahun tersebut.

Angka-angka ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ketimpangan sosial dan keadilan. Masyarakat miskin, kelompok rentan, dan mereka yang tinggal di wilayah berisiko sering kali memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapi bencana, meskipun bukan mereka yang paling banyak berkontribusi terhadap emisi global.

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Penguatan adaptasi harus memastikan masyarakat yang paling terpapar memperoleh perlindungan, akses informasi, infrastruktur yang memadai, dan pendanaan untuk pemulihan. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem data bencana agar jumlah korban, kerugian, dan kelompok terdampak tercatat secara transparan.

Paradoks kebijakan energi

Di tengah meningkatnya risiko iklim, kebijakan energi Indonesia juga menghadapi kontradiksi. Pemerintah telah menyusun rencana peningkatan kapasitas energi terbarukan, tetapi masih mempertahankan penambahan pembangkit berbahan bakar fosil.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, terdapat rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 42,6 GW berasal dari energi terbarukan, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, sedangkan 16,6 GW masih berasal dari pembangkit fosil, terdiri dari 10,3 GW gas dan 6,3 GW batubara.

Menurut Wicaksono Gitawan, Policy and Program Manager CERAH, rencana penambahan pembangkit fosil tersebut semestinya ditinjau ulang. Indonesia perlu menyusun peta jalan yang lebih jelas untuk keluar dari ketergantungan terhadap energi fosil.

Gas kerap dipromosikan sebagai energi transisi karena emisi karbon dioksidanya lebih rendah dibandingkan batubara ketika dibakar. Namun, kebocoran metana sepanjang proses produksi dan distribusi dapat memperbesar dampak pemanasannya. Investasi infrastruktur gas dalam jangka panjang juga berisiko mengunci ketergantungan terhadap energi fosil.

Pembangunan pembangkit fosil baru juga berpotensi memperpanjang usia penggunaan energi beremisi tinggi, sementara dunia dituntut mempercepat penurunan emisi untuk membatasi pemanasan global.

Wicaksono menambahkan, momentum COP31 di Antalya, Turki, seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat elektrifikasi berbasis energi terbarukan dan menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Masalahnya, transisi energi tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi, jaringan listrik siap menerima energi terbarukan, serta masyarakat mendapatkan akses energi yang terjangkau.

Peringkat ketujuh dalam CRI 2027 seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai statistik internasional atau prestasi buruk yang akan dilupakan setelah konferensi iklim berakhir. Angka tersebut merupakan peringatan bahwa risiko iklim telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan penduduk dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Germanwatch perlu dipahami secara tepat. CRI merupakan indeks retrospektif yang mengukur dampak aktual peristiwa cuaca ekstrem berdasarkan korban jiwa, jumlah penduduk terdampak, dan kerugian ekonomi. Peringkat tersebut bukan prediksi risiko bencana masa depan ataupun penilaian langsung atas kinerja kebijakan iklim suatu negara.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat kapasitas tanggap darurat. Evaluasi kebijakan pembangunan harus menjadi bagian penting dari agenda adaptasi iklim. Perlindungan hutan, gambut, mangrove, dan daerah aliran sungai perlu ditempatkan sebagai infrastruktur alami pengurangan risiko bencana, bukan dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendanaan adaptasi dan mekanisme loss and damage menjangkau masyarakat yang paling terdampak. Pendanaan tersebut tidak boleh berhenti pada proyek infrastruktur berskala besar, tetapi juga harus memperkuat kapasitas komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim.

Indonesia juga perlu memperjuangkan tanggung jawab negara-negara penghasil emisi besar untuk meningkatkan pembiayaan iklim. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi beban kerugian yang besar, meskipun kontribusi historisnya terhadap emisi global jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara industri.

Bagi Indonesia, lonjakan peringkat dalam CRI 2027 semestinya menjadi momentum untuk mengoreksi arah pembangunan. Adaptasi tanpa perlindungan ekosistem hanya akan menjadi upaya mengatasi gejala, sementara ketergantungan terhadap energi fosil terus memperbesar sumber persoalan.

Krisis iklim tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun kembali apa yang telah dihancurkan bencana. Yang lebih mendesak adalah menghentikan kebijakan yang terus memproduksi kerentanan.

Sumber: Kompas.id

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *