Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman diadukan ke ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Pengaduan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana.
Pengaduan tersebut dilayangkan ICW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kedunya dilaporkan ke MKD DPR RI
Pasalnya, draf UU tersebut tidak pernah dibuka ke publik.
Peneliti ICW, Ibrahim, mengatakan, pengaduan itu berkaitan dengan tidak disebarluaskannya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik hingga disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
“Hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Kamis.
Ia mengatakan, penyebarluasan draf rancangan undang-undang merupakan bagian dari ketentuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Namun, menurut dia, hingga UU Perampasan Aset disahkan, dokumen tersebut tidak tersedia di situs resmi DPR.
Ibrahim mengatakan, laporan pengaduan ICW telah diterima oleh sekretariat MKD dan mendapatkan nomor surat. Pengaduan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan koalisi pada 16 November 2026.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ujarnya.
Ibrahim membantah klaim bahwa DPR, khususnya Komisi III, telah terbuka dalam proses pembahasan dan perumusan UU Perampasan Aset.
Menurut dia, banyaknya kelompok masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak serta-merta menunjukkan adanya partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Sebab, masyarakat tidak dapat membaca dan mempelajari draf RUU yang menjadi bahan pembahasan.
Ia bahkan menilai pembahasan dalam RDPU menjadi tidak bermakna apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap dokumen rancangan undang-undang yang dibahas.
“Artinya apa yang dibahas di dalam RDPU-RDPU itu hanyalah omong kosong belaka karena tidak ada dokumen yang bisa dibaca dan hanya sekedar cakap-cakap saja,” ucapnya.
Ibrahim juga mengungkapkan bahwa ICW belum pernah diundang untuk berdiskusi mengenai perumusan UU Perampasan Aset hingga pengaduan tersebut dilayangkan ke MKD.
Diketahui, DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
10 Poin Pokok UU Perampasan Aset
Terdapat 10 pokok pengaturan dalam UU Perampasan Aset.
Pertama, mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.
Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sumber: Tribun-Medan.com

