Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan investigasi besar pertama terhadap dugaan penyalahgunaan program visa kerja H-1B, yang selama ini menjadi jalur utama perekrutan tenaga kerja asing berketerampilan tinggi oleh perusahaan-perusahaan teknologi.
Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja AS Anthony D’Esposito mengatakan para penyelidik telah mulai menerbitkan puluhan surat panggilan (subpoena) sebagai bagian dari penyelidikan dugaan penipuan dalam program tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada Fox Business pada Rabu.
Visa H-1B merupakan visa kerja non-imigran yang memungkinkan perusahaan di Amerika Serikat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk posisi yang membutuhkan keahlian khusus, seperti pengembang perangkat lunak, insinyur, ilmuwan data, dan profesi teknologi lainnya. Program ini telah lama dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google untuk merekrut talenta global.
Visa H-1B pada umumnya diberikan untuk masa berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang hingga total enam tahun.
Langkah investigasi ini menandai berlanjutnya kebijakan pemerintahan Trump yang memperketat pengawasan terhadap penggunaan visa kerja asing. Pada September 2025, Trump menandatangani proklamasi yang menaikkan biaya sponsorship visa H-1B menjadi 100 ribu dolar AS per pemohon.
Saat itu, Trump beralasan kebijakan tersebut diperlukan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai “penyalahgunaan sistematis” program H-1B yang, menurutnya, telah mendorong penggantian pekerja Amerika oleh tenaga kerja asing dan mengancam keamanan ekonomi serta keamanan nasional AS.
Namun kebijakan itu tidak bertahan lama. Pada Juni lalu, seorang hakim federal di Boston, Massachusetts, membatalkan ketentuan biaya 100 ribu dolar AS tersebut. Pengadilan memutuskan pemerintah telah melampaui kewenangannya karena pungutan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pajak yang hanya dapat ditetapkan atau didelegasikan oleh Kongres.
Sebelum kebijakan Trump diberlakukan, perusahaan umumnya hanya membayar biaya beberapa ribu dolar AS untuk mengajukan sponsorship visa H-1B bagi pekerja asing.
Investigasi terbaru ini diperkirakan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan program H-1B, sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintahan Trump tetap menjadikan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja domestik sebagai salah satu agenda utamanya.
Pemerintahan Trump berulang kali berargumen bahwa sebagian perusahaan menyalahgunakan program H-1B untuk menggantikan pekerja Amerika dengan tenaga kerja asing yang bersedia menerima gaji lebih rendah. Menurut Gedung Putih, praktik tersebut tidak hanya berdampak pada lapangan kerja, tetapi juga berpotensi menekan tingkat upah pekerja domestik di sektor teknologi dan profesional.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi membantah anggapan tersebut. Mereka menilai visa H-1B justru diperlukan untuk mengisi kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang strategis seperti kecerdasan buatan (AI), rekayasa perangkat lunak, keamanan siber, hingga semikonduktor. Industri berpendapat bahwa pasokan talenta lokal belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi.
Kini, menjelang pemilu paruh waktu November, isu H-1B kembali muncul dalam agenda politik Trump. Investigasi dugaan penyalahgunaan program visa tersebut memperkuat narasi bahwa pemerintahannya serius menjalankan agenda perlindungan tenaga kerja Amerika. Langkah itu sekaligus memberi sinyal kepada basis pendukung Partai Republik bahwa kebijakan “America First” tetap menjadi salah satu pilar utama kampanye Trump.
Bagi Trump, persoalan H-1B bukan semata-mata isu imigrasi. Program ini telah berubah menjadi simbol pertarungan yang lebih besar antara perlindungan tenaga kerja nasional dan kebutuhan perusahaan-perusahaan teknologi untuk bersaing dalam perebutan talenta global. Di titik inilah, perdebatan mengenai H-1B tidak lagi hanya menyangkut visa kerja, tetapi juga arah masa depan daya saing ekonomi Amerika Serikat.
Setiap tahun, pemerintah AS menetapkan kuota sekitar 85 ribu visa H-1B baru. Jumlah tersebut terdiri atas 65 ribu visa reguler dan tambahan 20 ribu visa bagi pelamar yang telah meraih gelar magister atau doktor dari universitas di Amerika Serikat. Karena jumlah peminat jauh melampaui kuota yang tersedia, proses seleksi dilakukan melalui sistem undian (lottery) yang diawasi pemerintah.
Visa H-1B diperuntukkan bagi profesi yang membutuhkan pengetahuan khusus (specialty occupation). Bidang yang paling banyak memanfaatkan program ini antara lain pengembang perangkat lunak, insinyur kecerdasan buatan (AI), ilmuwan data, analis keamanan siber, insinyur semikonduktor, peneliti, ahli komputasi awan (cloud computing), hingga profesi di bidang kesehatan, keuangan, dan teknik.
Bagi perusahaan-perusahaan teknologi seperti Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, hingga Nvidia, program H-1B menjadi salah satu sumber utama untuk memperoleh talenta kelas dunia. Persaingan di sektor teknologi, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan semikonduktor, membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja berketerampilan tinggi terus meningkat, sementara pasokannya di dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan industri.
Banyak pekerja H-1B berasal dari India, disusul China dan sejumlah negara lain yang memiliki basis pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang kuat. Kehadiran mereka selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari ekosistem inovasi Silicon Valley, termasuk dalam pengembangan produk, riset, dan teknologi yang digunakan miliaran orang di seluruh dunia.
Di sisi lain, program H-1B juga terus memicu perdebatan politik di Amerika Serikat. Pendukungnya menilai visa tersebut penting untuk menjaga daya saing industri teknologi dan mempertahankan posisi AS sebagai pusat inovasi global.
Sebaliknya, para pengkritik berpendapat sebagian perusahaan memanfaatkan program itu untuk memperoleh tenaga kerja asing dengan biaya lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi peluang kerja dan menekan upah pekerja lokal. Perdebatan inilah yang membuat visa H-1B terus menjadi salah satu isu paling sensitif dalam kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan Amerika Serikat.
Jadi Sasaran Trump
Bagi Presiden AS Donald Trump, visa H-1B bukan sekadar program perekrutan tenaga kerja asing, melainkan simbol dari kebijakan globalisasi yang dinilainya telah menggerus kesempatan kerja bagi warga Amerika. Karena itu, sejak masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali menjadikan program tersebut sebagai sasaran reformasi dengan alasan melindungi pekerja domestik.
Pandangan itu sejalan dengan slogan yang menjadi ciri khas kebijakan ekonominya, “Hire American, Buy American”. Melalui pendekatan tersebut, Trump berupaya mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat untuk lebih mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal dibanding mendatangkan pekerja asing, termasuk melalui visa H-1B.
Amazon, Microsoft, dan Google Mengapa Sangat Bergantung pada H-1B?
Bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, hingga Nvidia, visa H-1B bukan sekadar jalur perekrutan tenaga kerja asing, melainkan salah satu fondasi untuk mempertahankan inovasi. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, semikonduktor, dan keamanan siber, kebutuhan akan talenta berketerampilan tinggi tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan tenaga kerja di dalam negeri Amerika Serikat.
Karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut merekrut insinyur perangkat lunak, ilmuwan data, peneliti AI, pakar pembelajaran mesin (machine learning), hingga ahli semikonduktor dari berbagai negara melalui program H-1B. Banyak di antara mereka merupakan lulusan universitas terbaik di dunia atau telah menyelesaikan pendidikan magister dan doktor di kampus-kampus Amerika Serikat sebelum direkrut oleh industri.
India menjadi pemasok terbesar penerima visa H-1B selama bertahun-tahun, disusul China serta sejumlah negara lain yang memiliki basis pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) yang kuat. Kehadiran talenta internasional tersebut telah menjadi bagian penting dari ekosistem inovasi Silicon Valley, termasuk dalam pengembangan mesin pencari, layanan komputasi awan, sistem operasi, cip AI, hingga model kecerdasan buatan generatif yang kini menjadi pusat persaingan teknologi global.
Bagi industri teknologi, akses terhadap talenta terbaik dipandang sama pentingnya dengan akses terhadap modal dan teknologi. Seorang insinyur AI atau perancang cip semikonduktor berpengalaman dapat menentukan kecepatan sebuah perusahaan meluncurkan produk baru atau mempertahankan keunggulan dari para pesaingnya. Karena itu, banyak perusahaan berpendapat pembatasan visa H-1B berisiko mempersempit pasokan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai pusat inovasi dunia.
Namun, kritik terhadap program H-1B juga terus menguat. Sejumlah kalangan menilai sebagian perusahaan menggunakan visa tersebut untuk menekan biaya tenaga kerja atau menggantikan pekerja lokal dengan tenaga asing. Perdebatan inilah yang membuat H-1B berada di persimpangan dua kepentingan besar: di satu sisi menjadi mesin penggerak inovasi Silicon Valley, tetapi di sisi lain dipandang sebagai tantangan bagi perlindungan tenaga kerja domestik yang menjadi agenda utama pemerintahan Donald Trump.
Apa Itu Visa H-1B dan Mengapa Diperebutkan Perusahaan Teknologi?
Visa H-1B merupakan visa kerja non-imigran yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan di Amerika Serikat merekrut tenaga kerja asing dengan keahlian khusus yang sulit dipenuhi dari pasar tenaga kerja domestik. Program ini menjadi salah satu jalur utama bagi perusahaan teknologi, lembaga riset, hingga sektor kesehatan untuk mendatangkan talenta terbaik dari berbagai negara.
Sumber: Republika.co.id