Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga memberi perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga perwira tinggi lain. Selain menerapkan pasal dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyampaikan, dalam kasus penyadapan, keempat perwira tinggi yang kini menjadi tersangka diduga memiliki peran yang berbeda.
Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui aplikasi Whatsapp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Center Polri, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.
”Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” tutur Suyudi.
Tersangka Irjen Slamet Uliandi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri dari 2021 sampai Oktober 2026 diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Slamet juga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit Prabowo.
Tersangka Irjen Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit Prabowo.
Adapun Ahrie Sonta Nasution menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah dari Listyo Sigit Prabowo dan meneruskan perintah itu kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie Sonta berperan melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit Prabowo dan memerintahkan sosok berinisial TK untuk melakukan surveillance. ”Selain itu, AS (Ahrie Sonta) juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan (voice dan log) serta pembubaran grup Whatsapp,” kata Suyudi.
Para tersangka dijerat dengan dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) UU tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 Huruf c dan/atau Huruf d UU tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain, dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Menurut Suyudi, selain dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) tentang dugaan tindak pidana turut serta atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Dengan dasar tersebut, Polri telah menyelidiki untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana makar dengan pembuktian secara terpisah.
Hingga saat ini, kata Suyudi, dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. ”Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, atau menghilangkan dokumen elektronik, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tutur Suyudi.
Modus operandi
Suyudi menuturkan, perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai 2026 ketika Ahrie Sonta selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup Whatsapp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan dan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan PLX.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor sehingga pada 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Laporan itu selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
”Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan,” kata Suyudi.
Modus operandi dalam perkara ini terdiri dari lima tahapan, yakni perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data. Perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi dan diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup Whatsapp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Tahap provisioning terjadi ketika tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi dan filterisasi dalam kaitannya dengan perkara pro-justitia.
Pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem Penlink X atau PLX. Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan kemudian menuangkannya ke dalam transkripsi. Hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Slamet Uliandi hingga Listyo Sigit Prabowo. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang dilaksanakan oleh tim TSU.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli. Mereka terdiri dari 24 personel Polri; tiga saksi dari penyedia jasa telekomunikasi, yaitu Indosat, XL Smart, dan Telkomsel; serta seorang saksi dari vendor sistem penyadapan. Adapun barang bukti yang disita adalah 15 unit telepon genggam, 7 diska lepas, 2 ipad, 4 unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, internal Polri, serta organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
”Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujar Suyudi.
Kronologi penetapan tersangka
Suyudi menyampaikan, penanganan perkara itu dimulai dengan penerbitan laporan polisi. Kemudian, pada 31 Oktober 2026, dilakukan permintaan keterangan terhadap enam saksi dan empat ahli, serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.
Pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan. Penyidik kemudian memeriksa pelapor dan enam saksi, menyita barang bukti, serta melakukan gelar perkara penetapan tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi yang dilanjutkan dengan penangkapan Ahrie Sonta.
Pada 2 November 2026, penyidik menahan Ahrie Sonta dan memeriksa Eko Hadi. Kemudian, pada 3 November 2026, Eko Hadi kembali diperiksa dan dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Listyo Sigit Prabowo. Pada 4 November 2026, Listyo Sigit Prabowo ditangkap dan ditahan. Penyidik juga memeriksa empat saksi dari pihak provider dan vendor.
Kemudian, pada 5 November 2026, penyidik melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, kemudian menggeledah kediaman Listyo Sigit Prabowo, serta melakukan gelar perkara penetapan tersangka Slamet Uliandi. Pada hari yang sama, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta.
Selanjutnya, pada 6 November 2026, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam saksi personel bagian monitoring. Pada 7 November 2026, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Selanjutnya pada 8 November 2026, dilakukan analisis dan evaluasi perkara.
Kemudian, pada 9 November 2026, penyidik memeriksa saksi DM dan F beserta tiga saksi lainnya. Pada 10 November 2026, penyidik memeriksa dua saksi dan tersangka Listyo Sigit Prabowo. Keesokan harinya, pada 11 November 2026, penyidik memeriksa tersangka Slamet Uliandi sekaligus melakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pengusutan perkara penyadapan diminta tidak hanya dibatasi dan disederhanakan dengan UU ITE, tetapi harus diusut dengan pasal makar. Menurut dia, kasus tersebut bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa karena yang disasar adalah Kepala Negara RI dan banyak tokoh lainnya.
Habiburokhman mengklaim, pihaknya mendapat informasi bahwa para tersangka tidak hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan banyak hal ilegal lainnya. Hal itu, antara lain, pemantauan ilegal, memprofilkan secara ilegal, doxing, dan kriminalisasi dan penegakan hukum untuk kepentingan politik.
Selain itu, juga pembangunan opini di media sosial, penggalangan masyarakat untuk menyabotase kebijakan pemerintah, sampai menggalang dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal.
”Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Habiburokhman.
Sumber: Kompas.id