Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Suyudi membeberkan dugaan alur penyadapan mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor telepon target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan perintah penyadapan tanpa prosedur resmi. Perintah tersebut diduga berasal dari eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan diteruskan melalui sejumlah perwira tinggi Polri.
Meski demikian, Suyudi belum mengungkap identitas pihak yang disebut sebagai end user atau pengguna akhir hasil penyadapan tersebut.
1. Perintah Penyadapan Diduga Berasal dari Eks Kapolri Listyo Sigit
Melansir Kompas.com, tahapan pertama yang diungkap Suyudi adalah pemberian perintah penyadapan.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, perintah tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP melalui Slamet Uliandi (SU), kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso (EH) dan Ahrie Sonta (AS). Perintah itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.
Suyudi menjelaskan, komunikasi tersebut tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi sebagaimana prosedur resmi.
2. Nomor Target Dimasukkan ke Sistem LIMS Tanpa Verifikasi Perkara
Tahapan kedua disebut provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem penyadapan.
Dalam proses ini, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Namun, menurut pemaparan Suyudi, proses tersebut diduga dilakukan tanpa melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitan nomor telepon dengan perkara pidana yang sedang ditangani secara resmi (pro justitia).
Dengan demikian, nomor target diduga dapat dimasukkan ke sistem tanpa memenuhi mekanisme pemeriksaan sebagaimana jalur penyadapan resmi.
3. Penyadapan Dilakukan melalui Sistem PLX
Tahapan ketiga adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX).
Dalam tahap ini, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan melalui sistem tersebut. Rekaman yang diperoleh kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Dengan mekanisme tersebut, hasil penyadapan tidak hanya berupa rekaman suara, tetapi juga dokumen tertulis yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi percakapan target.
4. Hasil Penyadapan Dilaporkan secara Berjenjang
Tahapan keempat berkaitan dengan pelaporan hasil penyadapan kepada pihak yang disebut sebagai end user atau pengguna akhir.
Menurut pemaparan Suyudi, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), kemudian kepada SU, hingga Jenderal LSP. Namun, dalam bagian pemaparan yang ditampilkan dalam video, identitas pengguna akhir dan rincian pihak yang menerima setiap laporan belum dijelaskan secara lengkap.
5. Data Penyadapan Diduga Dihapus pada Oktober 2026
Tahapan kelima adalah penghapusan data hasil penyadapan. Suyudi mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS.
Penghapusan tersebut disebut dilakukan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Dugaan penghapusan data ini menjadi salah satu bagian yang diselidiki dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Dua Jalur Penyadapan: Resmi dan Internal atau Atensi
Selain menguraikan lima tahapan tersebut, Suyudi juga menjelaskan bahwa proses provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem penyadapan dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur A: Penyadapan Resmi Sesuai Prosedur
Jalur pertama merupakan mekanisme penyadapan resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim tahun 2009. Dalam mekanisme ini, proses penyadapan harus diawali dengan surat permohonan dari penyidik.
Dokumen tersebut harus dilengkapi sejumlah persyaratan, antara lain:
- Laporan polisi.
- Resume dan analisis perkara.
- Bagan atau chart yang berkaitan dengan penyidikan.
Setelah dokumen diajukan, dilakukan verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum tim TSU melaksanakan proses provisioning.
Jalur B: Jalur Internal atau Atensi Tanpa Surat Resmi
Berbeda dengan jalur resmi, jalur kedua merupakan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. Menurut penjelasan Suyudi, jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan analisis dan persetujuan internal sebelum tim TSU melakukan provisioning.
Suyudi menjelaskan kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama.
Akibatnya, aktivitas penyadapan melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan melalui prosedur resmi.
Empat Perwira Tinggi Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri.
- Irjen Ahrie Sonta (AS).
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
- Irjen Slamet Uliandi (SU).
Penetapan tersangka dilakukan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam pemaparan lebih lanjut mengenai alur pelaporan, Suyudi juga disebut menjelaskan bahwa Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang menentukan target sekaligus penerima akhir (end user) hasil penyadapan. Informasi tersebut dijelaskan dalam pemberitaan rapat yang lebih lengkap dibandingkan potongan video yang dirangkum.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyebut dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga disebut masuk dalam daftar target penyadapan.
Dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Seluruh rangkaian dugaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka, alur perintah, serta penggunaan hasil penyadapan.
Sumber: TribunTrends.com