Jutaan nasabah Bank Ueno di Paraguay tidak dapat mengakses simpanan mereka. Pemicunya, bank digital itu diambil alih oleh Bank Sentral akibat kekurangan modal. Pengambilalihan itu juga memunculkan persoalan mengenai nasib dana pemerintah di bank tersebut, nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.
Efek lanjut dari persoalan tersebut adalah keputusan Presiden Paraguay Santiago Pena mundur dari kursi kepresidenan. Hubungan bisnis di masa lalu antara Pena dengan kelompok usaha pemilik Ueno, serta dugaan lemahnya pengawasan terhadap bank itu memicu tuduhan konflik kepentingan dan kegagalan pemerintah.
Tekanan politik meningkat hingga parlemen memproses pemakzulan Pena. Namun, Pena memilih mengundurkan diri dan mengumumkannya melalui rekaman video pada Kamis (5/11/2026). Ia mengatakan, keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas negara, perdamaian sosial, dan institusi demokrasi.
Namun, pengumuman pengunduran diri itu tidak langsung mengakhiri proses politik. Parlemen menolak mengakhiri proses pemakzulan. Sebelumnya, Majelis Rendah telah menyetujui dakwaan terhadap Pena dan proses selanjutnya berada di tangan Senat. Lembaga tersebut akan memutuskan apakah Pena bersalah dan harus diberhentikan.
Pemicu
Krisis bermula ketika Bank Sentral Paraguay mengambil alih Bank Ueno pada awal November 2026. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah pinjaman bermasalah, dokumentasi kredit yang tidak memadai, dan pengeluaran yang keliru dicatat sebagai aset. Setelah laporan keuangan dikoreksi, modal bank ternyata kurang dari separuh batas minimum yang diwajibkan.
Bank Ueno berkembang dari perusahaan pembiayaan yang relatif tidak dikenal menjadi bank digital. Sekitar 60 persen penduduk dewasa Paraguay menjadi nasabah dalam waktu kurang dari lima tahun. Ada 3 juta nasabah Bank Ueno di negara berpenduduk 6,5 juta jiwa itu.
Pengambilalihan bank membuat layanan aplikasi, kartu pembayaran, dan transfer tidak dapat digunakan. Nasabah tidak bisa mengakses tabungan dan karyawan juga tak bisa terima gaji.
Dampak krisis tak hanya dirasakan nasabah perorangan. Bank Ueno juga mengelola dana publik sekitar 800 juta dolar AS, termasuk dana pensiun, layanan kesehatan, dan dana yang berkaitan dengan pengelola pembangkit listrik tenaga air. Jumlahnya setara dengan seperempat dari total simpanan publik di perbankan Paraguay.
Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme pengembalian simpanan melalui dana pinjaman deposito. Undang-undang darurat disahkan untuk memungkinkan pembayaran kepada nasabah secara bertahap. Bank Sentral memperkirakan skema penjaminan dapat mengembalikan seluruh simpanan sekitar 97 persen nasabah.
Rekanan bisnis
Sebelum menjadi presiden, Pena pernah memiliki saham di Grupo Vázquez, kelompok usaha yang mengendalikan Bank Ueno. Kepemilikan saham itu baru dilepas pada Maret 2025 atau ketika ia menjadi presiden. Pena juga pernah menjadi mitra bisnis pemilik perusahaan itu.
Persoalan menjadi semakin sensitif karena Carlos Carvallo, yang sebelumnya memimpin Financiera Ueno atau perusahaan pendahulu Bank Ueno, ditunjuk menjadi kepala Bank Sentral Paraguay. Penunjukan itu membuat Carvallo memiliki wewenang mengawasi kegiatan perbankan, termasuk Bank Ueno.
Independensi pengawasan terhadap Bank Ueno lalu dipertanyakan karena ia memiliki hubungan bisnis dengan Presiden. Pena kemudian meminta Carvallo mundur ketika krisis Bank Ueno mulai muncul. Aneka masalah kemudian mulai bermunculan terutama setelah pemeriksaan atas proses pemberian kredit.
Bank Sentral menemukan pola pemberian pinjaman berisiko kepada perusahaan-perusahaan yang terkait pemilik bank. Sejumlah pinjaman melampaui batas yang diperbolehkan UU dan tidak didukung jaminan memadai. Pada periode September 2025, misalnya, ada tiga perusahaan mendapat kucuran pinjaman sebesar 39 juta dolar AS. Dana sebesar itu hanya dikucurkan dalam waktu satu hari saja.
Temuan itu menjadi dasar pengambilalihan bank oleh regulator. Setelah koreksi terhadap laporan keuangan, posisi modal Bank Ueno jatuh hingga jauh di bawah persyaratan minimum.
Pemerintah pun dinilai gagal mengawasi dan membiarkan konsentrasi dana publik di bank itu. Anggota parlemen dari kubu oposisi menuduh Pena memiliki konflik kepentingan, menyalahgunakan dana pensiun, dan melindungi bank dari pengawasan.
Dalam dokumen pemakzulan, anggota parlemen juga mempersoalkan dugaan perubahan aturan konflik kepentingan, dan penempatan dana Institut Jaminan Sosial Paraguay di Bank Ueno. Kebijakan itu dinilai melampaui batas ketentuan.
Pena membantah semua tuduhan dan menegaskan persoalan Bank Ueno berawal dari masalah teknis dan pengawasan perbankan yang kemudian berkembang menjadi masalah politik. Namun, rakyat sudah telanjur kecewa dan marah. Ribuan orang berunjuk rasa menuntut uang mereka dikembalikan.
Krisis perbankan
Krisis perbankan yang berkembang menjadi persoalan politik pernah terjadi di Eslandia pada 2008. Ketika krisis keuangan global melanda, tiga bank utama kolaps setelah kesulitan menghimpun dana, serta tidak mampu memenuhi kewajiban. Pemerintah mengambil alih dan minta bantuan ke Dana Moneter Internasional (IMF).
Krisis perbankan itu membuat nilai mata uang Eslandia merosot, aktivitas ekonomi terganggu, dan pengangguran meningkat. Koalisi pemerintah lalu runtuh pada akhir Januari 2009 dan diganti dengan pemerintahan sementara.
Contoh lain terjadi di Albania pada 1996-1997. Namun, kasus ini bukan keruntuhan bank konvensional, melainkan ambruknya sejumlah perusahaan investasi yang menjalankan skema piramida. Perusahaan-perusahaan itu menjanjikan keuntungan tinggi dengan menggunakan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya.
Pemerintah Albania dinilai terlambat bertindak. Padahal, sudah ada tanda-tanda perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki kegiatan investasi yang sebanding dengan dana yang dihimpun. Mereka dikabarkan memiliki kedekatan dengan pemerintah, khususnya partai penguasa.
Ketika perusahaan-perusahaan itu mulai bangkrut pada awal 1997, masyarakat kehilangan simpanan dalam jumlah besar. Kerusuhan meluas dan pemerintah kehilangan kendali atas sejumlah wilayah lalu pemerintahan akhirnya mundur pada Maret 1997.
Sumber: Kompas.id