Departemen Luar Negeri Filipina mengecam keras China atas unggahan video dan kartun editorial yang dihasilkan dari kecerdasan buatan dan diunggah media Pemerintah China, China Daily. Filipina menuduh video itu sebagai rasis dan merendahkan. Sebab, video itu menggambarkan orang Filipina atau negara Filipina sebagai seekor monyet yang dipaksa penguasa AS dan Jepang untuk mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan.
Dilansir dari Manila Bulletin, Jumat (17/7/2026), Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) melalui pernyataan yang dikeluarkan Kamis (16/7/2026), mengatakan publikasi dari China Daily, termasuk video yang diunggah di akun Facebook-nya pada 10 Juli 2026, melampaui debat politik dengan menggunakan ”penggambaran warga Filipina yang secara terang-terangan merendahkan, tidak manusiawi, dan rasis”.
”Filipina secara konsisten menolak narasi palsu dan distorsi mengenai Putusan Arbitrase dan posisi sah Filipina di Laut China Selatan. Namun, kami menarik garis tegas atas penggambaran warga Filipina sebagai monyet dalam video 10 Juli 2026, yang sangat menyinggung, menyedihkan, dan tidak dapat diterima,” demikian bunyi pernyataan DFA.
DFA menambahkan, perbedaan pendapat mengenai isu hukum dan politik ”tidak membenarkan penggunaan gambar yang mengganggu”. DFA menekankan, konten semacam itu tidak memiliki tempat dalam wacana publik yang beradab yang diharapkan dari negara yang bertanggung jawab.
Kementerian Luar Negeri Filipina juga memperingatkan, gambar dan informasi yang salah dalam video itu hanya memperdalam ketidakpercayaan antara Filipina dan China. Manila menuntut agar materi yang menyinggung itu dihapus dan konten serupa segera dihentikan.
”Filipina menuntut agar materi yang menyinggung tersebut dihapus, menyerukan penghentian segera konten yang tidak bertanggung jawab tersebut, dan mendesak China untuk menjunjung tinggi martabat, rasa hormat, dan kebenaran dalam wacana publik,” kata Kemenlu Filipina.
Pernyataan DFA tersebut muncul seminggu setelah China Daily mengunggah video menjelang peringatan 10 tahun putusan arbitrase 12 Juli 2016. Putusan arbitrase itu membatalkan klaim luas China di Laut China Selatan.
Dalam video berdurasi satu menit, yang juga diunggah di halaman Facebook China Daily, memperlihatkan seekor monyet mengenakan kemeja tradisional Filipina yang dikenal sebagai barong. Si monyet terlihat takut-takut.
Ia lalu didorong ke panggung karaoke di atas kapal. Ia terlihat diarahkan oleh dua lengan yang masing-masing digambarkan mewakili Amerika Serikat dan Jepang tentang apa yang harus dinyanyikan.
Ketika mulai menyanyikan lirik yang tampaknya sesuai dengan posisi China dalam pembicaraan delimitasi maritim baru-baru ini antara Manila dan Tokyo, sebuah suara berteriak, ”Lagu yang salah!” dan menyebut si monyet bodoh. Si monyet lalu diberi selembar kertas bertuliskan, ”Putusan Arbitrase Laut China Selatan”.
Dua lengan yang mewakili AS dan Jepang itu kemudian menempatkan monyet itu ke dalam ketapel dan melemparkannya ke meriam air, alat yang sebelumnya digunakan oleh penjaga pantai China dalam konfrontasi dengan pelaut dan nelayan Filipina. Si monyet pun dilemparkan ke laut sambil masih memegang kertas bertuliskan putusan arbitrase.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Nasional Filipina (DND) Gilberto Teodoro Jr mengecam materi video tersebut sebagai ”propaganda rasis” dan ”aib bagi negara mana pun yang mengklaim menjalankan kepemimpinan regional yang bertanggung jawab”.
Menurut Teodore, ”Video itu mengungkap kelemahan pemerintah yang menggunakan rasisme, ancaman, dan kebencian yang direkayasa karena sama sekali gagal membela klaimnya yang tidak masuk akal melalui alasan, bukti, atau hukum.”
”Penghinaan terhadap putusan arbitrase 2016 yang sah dan pengagungan kekerasan terhadap rakyat dan tentara Filipina dalam video tersebut mengungkap keruntuhan moral dan intelektual mesin propaganda China,” imbuh Teodoro pada Kamis malam.
Melalui sebuah pernyataan, Teodore menegaskan, “Serangkaian perilaku skizofrenia Partai Komunis China baru-baru ini terlalu jelas untuk diabaikan atau dilupakan. Tindakan dehumanisasi terbaru ini semakin menunjukkan bahwa mereka bukanlah aktor yang aman dan percaya diri, juga bukan tetangga yang dapat dipercaya.”
Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina untuk Laut Filipina Barat, Laksamana Muda Jay Tarriela, juga mengecam unggahan tersebut. Jay Tarriela mengecam kartun itu sebagai rasis.
Ia juga membagikan video itu di media sosial X pada hari Kamis untuk mengecam ”rasisme terang-terangan” di dalamnya. ”Rasisme tidak memiliki tempat di zaman sekarang ini. Rasisme yang dimaksudkan untuk merendahkan ras lain tidak pantas mendapatkan apa pun selain kecaman. Orang Filipina bukan monyet!” katanya dalam sebuah unggahan.
”Saya rasa tidak ada alasan lain yang dapat dibenarkan untuk membuat video AI ini untuk menggambarkan orang Filipina sebagai monyet,” kata Tarriela kepada AFP secara terpisah.
Upaya konfirmasi ke Kedutaan Besar China di Manila, baik oleh AFP maupun Reuters, belum mendapat tanggapan.
Sengketa
Video itu memicu ketegangan lebih lanjut antara Filipina dan China terkait Laut China Selatan. Seperti diketahui, Beijing menolak putusan itu. China mengklaim hampir semua jalur perairan penting itu meskipun ada putusan internasional bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum.
Dengan persoalan Laut China Selatan yang belum tuntas, hubungan antara Filipina dan China menegang terkait Laut China Selatan. Di Laut China Selatan, Filipina dan China sering kali berkonfrontasi, dengan kapal-kapal China melakukan manuver agresif yang berulang.
Video buatan AI yang memicu reaksi dan kecaman keras dari Manila, semakin menambah ketegangan yang meningkat antara Manila dan Beijing. Pada Minggu (12/7/2026), pada peringatan 10 tahun putusan arbitrase Den Haag yang menguntungkan Filipina, Filipina mengeluarkan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 13 negara lain, termasuk Jepang dan AS.
Pernyataan bersama itu menyebut putusan arbitrase itu mengikat secara hukum. Sementara Beijing yang diketahui berulang kali menyatakan putusan tahun 2016 itu tidak sah, atas pernyataan bersama pada akhir pekan itu, Beijing menyebutnya sebagai ”penyimpangan fakta” yang bertujuan untuk menjelekkan China.
Bulan lalu, Beijing menjatuhkan sanksi kepada Menhan Gilberto Teodoro setelah mengkritik aktivitas China di Laut China Selatan. China melarang Teodore mengunjungi daratan China, Hong Kong, atau Makau.
Pada Januari, China mengajukan protes diplomatik setelah Tarriela, juru bicara penjaga pantai, mengunggah foto dirinya sedang berpidato dengan latar belakang kumpulan gambar lucu Presiden China Xi Jinping.
Sumber: Kompas.id