Pemerintah Bolivia menerapkan status darurat dan mengerahkan militer untuk membongkar blokade jalan yang dipasang oleh kelompok antipemerintah. Presiden Bolivia Rodrigo Paz menyampaikan keputusan itu dalam pidato televisi sebelum fajar, Sabtu (20/6/2026) waktu setempat.
Negara di Pegunungan Andes itu kacau selama 50 hari terakhir akibat unjuk rasa tanpa henti. Protes itu memblokade jalur utama urat ekonomi, memutus pasokan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Status darurat itu berlaku 90 hari dan memberi militer kewenangan membantu polisi membersihkan blokade. ”Status darurat ini tidak dimaksudkan untuk mengusik kenormalan, tetapi untuk memulihkannya,” kata Paz.
Sejak status darurat diberlakukan, polisi bersenjata dan tentara segera membongkar sejumlah blokade pada Sabtu pagi. Buldoser bergerak dalam konvoi di El Alto, kota tetangga La Paz.
Paz mengatakan, blokade antipemerintah tidak lagi bisa disebut protes sosial. Ia menyebutnya sebagai upaya terorganisasi untuk mengguncang demokrasi Bolivia.
Ia memperingatkan, pengunjuk rasa yang tetap mengganggu ketertiban akan menghadapi konsekuensi hukum. ”Rakyat Bolivia tidak bisa terus disandera oleh blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, mendapat perawatan medis, memperoleh pasokan, dan membawa makanan ke rumah mereka,” kata Paz dalam unggahan di media sosial.
Paz naik ke tampuk kekuasaan pada November 2025 dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintahannya menjadi pemerintahan nonsosialis pertama Bolivia. Sebelumnya, selama hampir 20 tahun negeri itu ada di tangan Movement Toward Socialism (MAS), gerakan kiri yang dipimpin Evo Morales, Presiden Bolivia 2006-2019.
Namun, baru beberapa bulan berkuasa, pemerintahan Rodrigo Paz diguncang protes warga. Mereka memblokade jalan dengan puing, kayu, dan berbagai rintangan. Akibatnya, truk-truk tertahan. Pasokan pangan, BBM, dan obat terputus. Setidaknya 14 orang tewas selama protes blokade yang terjadi sejak awal Mei 2026 itu.
Pemerintahan Paz kini berada di ujung tanduk. Para pengunjuk rasa ingin Paz meninggalkan reformasi ekonomi liberal dan mundur dari jabatan. ”Kami ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia yang memerintah,” kata Lidia Callisaya (42), tokoh masyarakat adat Aymara.
Selain menolak penghapusan subsidi BBM, serikat buruh juga menolak pembekuan gaji, pembatasan perekrutan pegawai publik, serta pasal yang dinilai memudahkan investasi asing di sektor strategis. Para pengunjuk rasa pun turun ke jalan dan membuat blokade.
Blokade
Blokade selama 50 hari itu membuat Bolivia lumpuh. Di La Paz, suasana kota dilaporkan seperti terkepung. Restoran kosong. Rumah sakit kekurangan obat.
Supermarket mematikan lampu di etalase daging yang sudah kosong. ”Kami merasa benar-benar tercekik,” kata Pamela Espada, manajer regional supermarket La Paz.
Harga bahan pokok melonjak. Harga tomat berlipat ganda sejak blokade dimulai. Harga ayam naik 70 persen. Ernesto Olivares, Ketua Asosiasi Gastronomi La Paz, mengatakan, 42 persen restoran di kota itu terpaksa tutup akibat kenaikan harga tersebut. ”La Paz disandera oleh politik,” kata Olivares.
Di rumah sakit, blokade membuat pemindahan pasien hampir mustahil. Pasien-pasien kanker dan keluarga mereka berkumpul di rumah sakit umum utama La Paz sambil meneriakkan protes, ”Kami ingin hidup!”
Rosario Calle, Ketua Asosiasi Pasien dan Keluarga Kanker, mengatakan, ia mengetahui ada pasien, terutama di wilayah perdesaan, yang meninggal karena tidak mendapat perawatan tepat waktu. Di ibu kota, stok obat pereda nyeri, seperti morfin dan tramadol, menipis. ”Mereka menjerit dan mereka tidak tahu bagaimana meredakan rasa sakit,” katanya.
Kementerian Pertambangan Bolivia mengatakan tambang-tambang negara itu tetap beroperasi normal. Namun, ekonomi kota sudah terpukul. Ekonomi Bolivia kehilangan miliaran dolar AS akibat blokade.
Blokade selama lebih dari enam pekan itu dilakukan serikat buruh, kelompok masyarakat adat, petani koka, dan kelompok perdesaan. Banyak di antara mereka berafiliasi dengan Morales.
La Paz dan El Alto menjadi wilayah paling terdampak. Di El Alto, sebagian warga menyambut pembongkaran blokade. Sebagian lain tetap mendukung protes.
”Kami sudah menderita dan kami ingin semua ini dibersihkan. Ini baik,” kata Elvira de Mamani (65), warga El Alto, saat menyaksikan traktor membersihkan puing di jalan depan permukimannya.
Setelah status darurat berlaku, blokade masih bertahan terutama di sekitar Cochabamba, di jalur yang menghubungkan Santa Cruz, pusat ekonomi dan agribisnis utama Bolivia, dengan wilayah lain. Di kawasan El Alto, puluhan orang berdiri di pinggir jalan dan meneriakkan dukungan untuk protes.
”Kami punya hak untuk berjuang demi penghidupan kami, demi makanan kami. Kami akan berjuang demi anak-anak kami!” kata Fortunata Perez, seorang pengunjuk rasa, sambil menangis.
Akar ekonomi
Kemarahan terhadap Paz sudah tumbuh sejak akhir 2025 setelah pemerintah menerbitkan Dekrit 5503. Aturan itu menyatakan keadaan darurat ekonomi dan menghapus subsidi bensin serta diesel.
Dikutip dari harian Spanyol yang memiliki edisi Amerika Latin El Pais, harga bensin naik dari 0,54 dolar AS menjadi 1 dolar AS per liter. Harga diesel melonjak dari 0,50 dolar AS menjadi 1,40 dolar AS per liter.
Kebijakan itu diambil Paz untuk mengatasi krisis dolar Bolivia. Terkait krisis dolar itu, Bolivia telah berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperoleh paket penyelamatan.
Bagi serikat buruh, guru, petani, dan penambang, kebijakan itu membuat biaya hidup semakin melambung. Kelompok pekerja menyebut paket penyesuaian itu memindahkan beban krisis kepada warga biasa.
Protes blokade itu menjadi puncak tekanan ekonomi Bolivia sejak 10 tahun terakhir. Media Bolivia, El Deber, mengutip data Bank Sentral Bolivia, melaporkan cadangan devisa bersih negara itu anjlok dari lebih dari 15 miliar dolar AS pada 2014 menjadi kurang dari 2 miliar dolar AS pada akhir 2024.
Cadangan devisa terkuras untuk membayar impor BBM dan menjaga kurs resmi boliviano tetap stabil. Krisis dolar Bolivia itu memuncak sejak awal 2023. Pemasukan dolar negara merosot, terutama akibat penurunan ekspor gas alam.
Pasokan dolar dari sistem keuangan resmi pun menipis. Akibatnya, pasar valuta informal tumbuh masif. Media Bolivia Los Tiempos mencatat, kurs resmi Bolivia bertahan di 6,96 boliviano per dolar AS sejak 2011.
Namun, di pasar valuta informal, dolar pernah menembus 15 boliviano, lebih dari 115 persen di atas kurs resmi. Pada akhir April 2026, dolar di pasar informal kembali mencapai 9,92 boliviano per dolar AS, sekitar 42,5 persen di atas kurs resmi.
Kelangkaan dolar melambungkan harga bahan pokok Bolivia yang bergantung impor. Inflasi pangan Bolivia dilaporkan mencapai 17 persen pada pertengahan 2025. Harga beras, daging, dan ikan, naik hingga 58 persen dalam setahun. Sebagian keluarga bahkan mengurangi makan menjadi sekali sehari.
Kenaikan harga ini karena importir harus membayar tambahan biaya. Ketika dolar sulit didapat dari jalur resmi, importir harus mencari dolar di pasar valuta informal dengan harga jauh lebih mahal. Akibatnya, sebagian importir harus membayar komisi 50-60 persen. Biaya tambahan itu dibebankan ke harga barang.
Saat protes berkecamuk, Paz berupaya menstabilkan harga BBM. Ia juga membatalkan reformasi lahan yang tidak disukai warga. Namun, amarah warga telanjur meluas.
Setelah harga BBM diupayakan distabilisasi, Serikat buruh menuntut kenaikan upah, penyelesaian kelangkaan BBM dan dolar, serta pengunduran diri Paz. Paz menuding Morales ikut mengobarkan kerusuhan. Ia bahkan menyebut pihak di balik blokade sebagai narkoteroris, gabungan dari narkoba dan teroris.
Morales mendukung gerakan protes dan menyerukan pemilu dini. Namun, ia membantah menggerakkan perlawanan. Menurut dia, pemberontakan masyarakat adat itu didorong oleh kesulitan ekonomi.
”Dalam pengalaman saya sebagai mantan presiden, jika ada konflik, itu adalah kesalahan negara apabila itu merupakan tuntutan sosial,” katanya.
Ia menambahkan, Paz membuat komitmen yang tidak dipenuhi. Warga Bolivia memberontak melawan pemerintahan konservatif yang sepenuhnya tunduk kepada AS.
Morales yang juga tokoh kiri, pemimpin masyarakat adat, dan mantan petani koka itu kini bersembunyi di wilayah Chapare, basis politiknya di Bolivia tengah. Ia dituduh melakukan perdagangan anak.
Tuduhan ini terkait dugaan ia memiliki anak dengan seorang remaja pada 2016 saat masih menjabat presiden. Morales membantah tuduhan itu. Ia menyebutnya tuduhan dibuat-buat serta bermotif politik.
Di Washington, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington sangat mendukung keputusan Paz untuk memulihkan ketertiban dan memastikan arus bebas makanan, obat-obatan, dan pasokan penting bagi rakyat Bolivia.
Sumber: Kompas.id