Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang tenggat ultimatum untuk Iran agar membuka Selat Hormuz. Di tengah ketidakpastian situasi, China dan Rusia bergerak demi meredakan situasi.
Trump mengonfirmasi perpanjangan waktu tersebut dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Minggu (5/4/2026) waktu setempat. Menurut dia, AS sedang berada dalam posisi yang kuat, sedangkan Iran membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun kembali.
”Jika mereka tidak melakukan sesuatu pada Selasa malam, mereka tidak akan memiliki pembangkit listrik dan mereka tidak akan memiliki jembatan yang berdiri tegak,” kata Trump.
Penyebutan Selasa (7/4/2026) waktu setempat atau Rabu (8/4/2026) waktu Indonesia menunjukkan perubahan tenggat dari rencana awal, yakni pada Senin (6/4/2026). Setelah wawancara, Trump menyinggung singkat perpanjangan waktu selama 24 jam tersebut di platform Truth Social. ”Selasa, pukul 20.00 waktu bagian Timur!” tulisnya.
Ancaman tersebut merupakan bagian dari upaya Trump agar Iran mau membuka Selat Hormuz. Sejak perang AS-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari 2026, Teheran menutup jalur perdagangan minyak global tersebut. Harga minyak melambung dan krisis energi melanda berbagai negara di dunia.
Perpanjangan tenggat itu terjadi setelah AS mengumumkan penyelamatan seorang awak pesawat F-15 yang jatuh di Iran. Trump lalu memberikan serangkaian wawancara singkat dengan media. Kepada Fox News, Trump kembali mengklaim ada ”peluang bagus” untuk mencapai kesepakatan dengan Iran.
”Saya pikir ada peluang bagus besok, mereka sedang bernegosiasi sekarang. Jika mereka tidak mencapai kesepakatan dengan cepat, saya mempertimbangkan untuk meledakkan semuanya dan mengambil alih minyak,” ujar Trump.
Trump juga mengklaim, Iran telah mengakui memiliki senjata nuklir. Padahal, Iran selama ini membantah keras. ”Mereka bahkan tidak menegosiasikan poin itu, itu sangat mudah. Itu sudah diakui. Sebagian besar poin sudah diakui,” ucapnya.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menepis ancaman Trump sebagai tindakan ”sembrono”. Iran telah berjanji untuk membalas jika AS jadi menyerang fasilitas energinya.
”Kalian tidak akan mendapatkan apa pun melalui kejahatan perang. Satu-satunya solusi nyata adalah menghormati hak-hak rakyat Iran dan mengakhiri permainan berbahaya ini,” tulisnya di X.
Potensi gencatan senjata
Axios, Minggu, melaporkan, AS-Iran menjajaki potensi gencatan senjata yang dapat mengarah ke arah penghentian perang secara permanen. Negara-negara mediator mengupayakan agar gencatan bisa tercapai sebelum eskalasi yang lebih parah terjadi.
Laporan tersebut mengutip empat sumber dari AS, Israel, dan negara-negara kawasan yang mengetahui isu tersebut. Negosiasi berlangsung melalui mediator Pakistan, Mesir, dan Turki. Selain itu, Utusan Khusus Presiden AS Steve Witkoff dan Menlu Araghchi berkomunikasi lewat pesan langsung.
Menurut laporan, usulan kesepakatan berada dalam dua tahap. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata selama 45 hari lalu diikuti dengan kesepakatan mengakhiri perang secara permanen. Gencatan senjata dapat diperpanjang jika waktu tambahan diperlukan untuk pembicaraan.
Seorang pejabat AS mengatakan, pemerintahan Trump telah memberikan beberapa proposal kepada Iran dalam beberapa hari terakhir. Namun, sejauh ini para pejabat Iran belum setuju.
Para mediator percaya bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan penyelesaian isu pengayaan uranium milik Iran hanya dapat terwujud melalui kesepakatan akhir. Namun, mereka menyadari peluang untuk mencapai kesepakatan dalam 48 jam sangat tipis.
Sebab, Selat Hormuz dan pengayaan uranium merupakan kartu tawar utama Iran dalam negosiasi. ”Iran tidak akan setuju untuk sepenuhnya melepaskan dua hal itu hanya demi gencatan senjata selama 45 hari,” kata dua sumber.
Para pejabat Iran menjelaskan kepada para mediator, mereka tidak ingin terjebak dalam situasi Gaza atau Lebanon. Di dua lokasi itu, gencatan senjata hanya berada di atas kertas karena AS dan Israel dapat menyerang lagi kapan pun.
Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Di depan publik, para pejabat Iran yang lain masih mengambil sikap keras serta menolak konsesi apa pun. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), Minggu, mengatakan, Selat Hormuz ”tidak akan pernah kembali” seperti sebelum perang, terutama bagi AS dan Israel.
China-Rusia berkomunikasi
China dan Rusia ikut mulai bergerak guna mendorong perdamaian. Menteri Luar Negeri China Wang Yi berkomunikasi dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov lewat telepon, Minggu. Telepon terjadi atas permintaan Lavrov.
Percakapan ini berlangsung menjelang pemungutan suara terkait proposal resolusi Bahrain di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pekan depan. Bahrain ingin menegaskan perlindungan pelayaran di Selat Hormuz
Dalam percakapan tersebut, Wang menyatakan, China bersedia bekerja sama dengan Rusia di DK PBB guna meredakan situasi di Timur Tengah. Menurut dia, cara fundamental untuk menyelesaikan isu navigasi di Selat Hormuz dengan gencatan senjata sesegera mungkin.
”China dan Rusia harus menjunjung tinggi keadilan dalam isu-isu prinsip utama. Situasi di Timur Tengah masih memburuk dan pertempuran semakin meningkat,” kata Wang menurut kantor berita Xinhua.
Wang melanjutkan, Sebagai anggota tetap DK PBB, China dan Rusia harus mengadopsi pendekatan obyektif dan seimbang. Beijing bersedia untuk terus bekerja sama dengan Rusia di DK PBB untuk meredakan situasi sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta keamanan global.
China, Rusia, dan Perancis menentang proposal resolusi Bahrain. Proposal itu mencakup upaya mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membuka selat tersebut. Baik Beijing, Moskwa, maupun Paris memiliki hak veto atas resolusi apa pun di DK PBB. Sejak itu, proposal tersebut direvisi agar lebih lunak.
China dan Rusia adalah mitra ekonomi dan politik yang cukup dekat dengan Iran. China juga merupakan pembeli utama minyak Iran. Secara terpisah, Lavrov juga berbicara dengan Araghchi, Minggu.
”Rusia mendukung upaya untuk meredakan ketegangan demi kepentingan normalisasi situasi di Timur Tengah dalam jangka panjang dan berkelanjutan, yang akan didukung oleh Amerika Serikat dengan meninggalkan bahasa ultimatum dan mengembalikan situasi ke jalur negosiasi,” ujar Kemenlu Rusia.
Sumber: kompas.id