Pemerintah Kota Makassar menjanjikan akan mengani masalah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Setelah sempat terjadi penutupan dan protes masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar memastikan pembenahan akan segera dilakukan secara menyeluruh.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pemerintah kota telah bergerak melakukan perbaikan di lokasi TPA.
Ia mengungkapkan, penutupan TPA yang sempat terjadi pada Sabtu lalu menjadi momentum bagi pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat.
“Insya Allah akan segera dilakukan penataan secara menyeluruh,” katanya saat dihubungi, Senin (30/3/2026).
Helmy mengaku, pada Minggu kemarin, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait langsung meninjau lokasi untuk merumuskan langkah penanganan.
Salah satu fokus utama pembenahan adalah akses jalan menuju TPA yang selama ini menjadi penyebab kemacetan akibat antrean kendaraan pengangkut sampah.
“Kita Sementara mau melakukan perbaikan jalan melalui alokasi anggaran Dinas PU,” ungkapnya.
“Dan tentu juga kita akan membuka akses baru untuk bagaimana caranya mobil-mobil sampah itu tidak menumpuk di area jalan Raya Antang,” tambah dia.
Selain itu, DLH juga akan membenahi pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari tumpukan sampah.
“Termasuk juga air limbah yang dihasilkan atau lindi. Ini sebentar kami buatkan perbaikan di kolam Lindi,” ujarnya
Sebagai langkah sementara, pemerintah menghentikan aktivitas pembuangan di salah satu area TPA untuk mengurangi risiko permasalahan yang lebih besar.
“Tentu ke depan mudah-mudahan kejadian serupa yang terjadi di TPA kemarin itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” kata dia.
Ia juga mengakui bahwa pembenahan TPA Antang membutuhkan upaya besar dan menyeluruh.
“Untuk solusi jangka panjang selama 180 hari ke depan kita persiapkan strategi-strategi jangka panjang,” ujarnya.
Dengan volume sampah di Makassar yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, Helmy menegaskan perlunya penanganan serius agar persoalan di TPA Antang tidak terus berulang.
“Tentu dengan hitungan sampah yang sudah ada di kota Makassar sebanyak 1000 ton lebih perlu penanganan secara serius,” jelasnya.
Anggota DPRD Makassar, Hartono, mengatakan jika perbaikan tidak boleh dilakukan secara parsial di tengah kondisi darurat sampah.
Besaran anggaran tersebut, kata dia, tidak bisa langsung dinilai cukup atau tidak tanpa melihat secara menyeluruh persoalan utama di TPA Antang.
Menurutnya, pembenahan tidak hanya sebatas pada infrastruktur jalan atau pedestrian.
“Saya melihat di sana bukan cuma pedestriannya, tetapi akses dan yang lebih penting adalah pengaturan mobilitas kendaraan keluar masuk,” katanya.
Politisi PKS itu mengaku, persoalan di TPA Antang bersifat kompleks.
Selain kondisi jalan yang kurang memadai, armada pengangkut sampah dan alat berat juga kerap mengalami kendala teknis yang berdampak langsung pada operasional.
“Semua harus dilakukan secara simultan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kejadian kemacetan parah yang sempat terjadi sebelumnya di kawasan TPA Antang.
Kondisi itu dipicu oleh kerusakan ekskavator yang digunakan untuk mengelola sampah, sehingga menghambat aktivitas bongkar muat.
Selain itu, ia juga menyoroti usia armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tua dan tidak lagi optimal untuk menghadapi medan berat di lokasi TPA.
Hal ini semakin memperparah kondisi, terutama saat terjadi gangguan pada alat utama.
“Armada yang sudah tua membuat mereka sulit masuk di medan yang berat. Ditambah lagi alat pembongkar di dalam juga sering bermasalah,” ujarnya
Hartono menegaskan, sebelum menggelontorkan anggaran besar, pemerintah kota harus terlebih dahulu mengidentifikasi secara detail akar persoalan di TPA Antang.
Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa tepat sasaran dan tidak terkesan mubazir.
“Harus dikenali dulu masalahnya apa. Apakah jalannya, armadanya, atau keduanya. Baru kemudian dihitung anggarannya, apakah cukup atau tidak,” kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan yang tidak menyeluruh hanya akan membuat persoalan terus berulang.
Padahal, menurutnya, kondisi sampah di Makassar saat ini sudah berada pada tahap darurat dan membutuhkan langkah cepat serta komprehensif.
“Kalau penyelesaiannya parsial, tidak menyeluruh, itu tidak akan maksimal. Sementara persoalan sampah ini sudah sangat darurat,” jelasnya.
Sumber: tribunnews.com