Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meluncurkan kanal pelaporan terpadu bertajuk “Halo Pak Dodi” untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus menampung aduan masyarakat terkait layanan dan potensi penyimpangan di lingkungan kementerian. Kanal tersebut dibentuk setelah meningkatnya laporan masyarakat yang sebelumnya disampaikan langsung melalui media sosial dan nomor pribadi Menteri PU.
Dody mengatakan, selama ini berbagai keluhan masyarakat masuk melalui pesan langsung di media sosial, WhatsApp, hingga email pribadi. Karena itu, kementerian menyiapkan sistem pelaporan yang lebih terstruktur agar setiap laporan dapat ditangani secara resmi.
“Saat ini banyak sekali keluhan pelaporan yang masuk langsung ke DM Instagram, WA, hingga email saya, saya yakinkan bahwa sudah ada tim yang langsung memonitor dan merespons laporan-laporan ini,” kata Dody di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pelaporan yang terintegrasi, termasuk layanan Command Center Bina Marga untuk keluhan kerusakan jalan serta informasi layanan infrastruktur lainnya. Kanal ini juga dilengkapi narahubung WhatsApp khusus untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun indikasi korupsi.
Dody menjelaskan, laporan yang masuk melalui kanal tersebut akan ditindaklanjuti langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Mekanisme ini diharapkan memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan akuntabilitas layanan publik.
“Ini adalah amanat dari Pak Presiden Prabowo untuk selalu waspada terhadap segala macam bentuk kebocoran di Kementerian Pekerjaan Umum,” tegas Dody.
Menteri PU juga meminta masyarakat menyertakan data pendukung yang jelas dalam setiap laporan agar proses verifikasi dan tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif. Kementerian memastikan identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya.
Peluncuran kanal tersebut juga bertepatan dengan persiapan arus mudik Lebaran. Pada periode ini, jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga hingga Badan Pengatur Jalan Tol disiagakan untuk merespons laporan terkait kondisi infrastruktur jalan.
Sumber: republika.co.id