Setelah berulang kali mundur, akhirnya junta Myanmar hasil kudeta 2021 menggelar pemilu. Rangkaian pemilu berlangsung sebulan sampai akhir Januari 2026.
Disiarkan media Myanmar, The Global New Light of Myanmar, tempat pemungutan suara dibuka sejak Minggu (28/12/2025) subuh. Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, memberi suara di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.
Min menyebut, pemungutan suara berlangsung adil dan terbuka. ”Kami menjamin itu. Ini diselenggarakan militer, kami tidak membiarkan nama baik kami rusak,” katanya.
Oktober lalu, Min mengakui pemilu tidak akan berlangsung di semua kota. Junta hanya mampu mendata pemilih di 145 dari 330 kecamatan (township). Sebagian wilayah dikuasai oleh oposisi.
Laporan sensus Desember 2024 menyebutkan, populasi di Myanmar 51,3 juta jiwa. Pemilu Myanmar bakal terjadi dalam tiga tahap. Fase pertama pada Desember 2025, sedangkan fase kedua dan ketiga pada Januari 2026.
Pemantau dari Rusia, China, India, dan Vietnam datang ke Myanmar pada Sabtu. Myanmar mengundang anggota ASEAN dan beberapa negara lain untuk mengirim pemantau. Walakin, banyak yang menolak karena tak mau terlibat dalam pemilu yang diragukan akan adil, jujur, dan terbuka itu.
Banyak pihak menduga, pemilu ini hanya cara militer Myanmar, Tatmadaw, membenarkan perampasan kekuasaan. Sementara Tatmadaw, seperti diklaim Min, menyatakan pemilu akan lebih jujur dan terbuka dibandingkan pemilu 2020.
Meski diklaim terbuka, banyak pihak tak bisa ikut pemilu. Pemilih di lebih dari separuh kecamatan di Myanmar tidak bisa memberi suara karena pemungutan suara tidak digelar di sana. Tatmadaw berkilah, wilayah itu dikuasai pemberontak sehingga keamanan tidak terjamin.
Bukan cuma pemilih, banyak partai politik tak bisa ikut pemilu. Sebagai pemenang pemilu 2015 dan 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak berpartisipasi. Pemimpin NLD Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara semenjak kudeta 2021 dilancarkan Tatmadaw.
Partisipasi parpol lain juga sulit. Pemerintah junta membubarkan NLD beserta 40-an parpol lain. Ambang batas partai untuk berpartisipasi dalam pemilu tinggi, yaitu setidaknya 50.000 anggota dengan anggaran sebesar 100 juta kyat. Akibatnya, parpol yang berpartisipasi memiliki koneksi dengan militer, seperti Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).
Sementara itu, kriminalisasi politik terus berlangsung. Pada Juli lalu, junta memberlakukan aturan yang melarang gangguan pemilu, termasuk kritik, pidato, dan protes. Pelanggar dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati.
Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan HAM (OCHR) menyebut ada pemaksaan pemilih agar mau memberi suara ke partai terafiliasi junta. Kalau menolak, pemilih bisa dipukuli. ”Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan,” kata Volker Turk, Komisaris Tinggi HAM PBB.
Antrean panjang
Di berbagai lokasi pemungutan suara, ada antrean panjang pemilih. Di sejumlah lokasi lain, lebih banyak tentara dan wartawan dibandingkan pemilih.
Salah seorang pemilih di Yangon, Bo Saw, mengatakan, pemilu ini penting dan diyakininya membawa yang terbaik untuk bangsa. ”Selalu ada yang suka dan tidak. Prioritas utama seharusnya adalah memulihkan situasi yang aman dan damai,” katanya.
Menjelang pemilu, tidak ada demonstrasi publik yang meriah seperti yang pernah dipimpin Aung San Suu Kyi. Junta juga melancarkan serangan pra-pemilu yang mematikan untuk merebut kembali wilayah kekuasaan.
Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) mengatakan, 90 persen kursi dalam pemilu terakhir diberikan kepada organisasi yang tidak muncul dalam surat suara hari Minggu. Mesin pemungutan suara elektronik baru tidak akan mengizinkan kandidat yang ditulis tangan atau surat suara yang rusak. Analis ANFREL, Amael Vier, mencatat kurangnya pilihan yang sebenarnya. Sebanyak 73 persen pemilih pada tahun 2020 memberikan suara untuk partai-partai yang sudah tidak ada lagi.
Memobilisasi oposisi sulit dilakukan di bawah represi militer. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 22.000 orang saat ini ditahan karena pelanggaran politik dan lebih dari 7.600 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak mereka merebut kekuasaan pada tahun 2021.
Sumber: kompas.id