Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa akhirnya tiba untuk kunjungan resmi di Amerika Serikat, Sabtu (8/11/2025) waktu setempat. Sharaa berkepentingan untuk mendulang dukungan bagi pembangunan Suriah. Kunjungan ini merupakan kunjungan bersejarah bagi relasi Suriah-AS.
Sharaa dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11/2025). Menurut para pengamat, kunjungan Sharaa adalah kunjungan pertama seorang Presiden Suriah sejak negara itu merdeka pada 1946.
Sebelum menjabat presiden, Sharaa memimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang menggulingkan penguasa lama Suriah, Presiden Bashar al-Assad, Desember 2024. Sharaa sudah bertemu Trump untuk kali pertama di Riyadh, Arab Saudi, Mei 2025. Trump kala itu sedang melakukan tur Timur Tengah.
”Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru Suriah, yang menandai langkah selanjutnya dalam transformasi Sharaa dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” kata Direktur Program International Crisis Group AS Michael Hanna.
Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu yang penuh kekerasan. Kini, Sharaa dan rekan-rekannya menampilkan citra moderat yang lebih dapat diterima rakyat Suriah dan negara asing.
Setelah Sharaa tiba di AS, ia membagikan video di media sosial yang memperlihatkan dirinya sedang bermain basket dengan Brad Cooper, komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), dan Kevin Lambert, Kepala Operasi anti-NIIS Internasional di Irak. Di video itu tertera keterangan ”bekerja keras, bermain lebih keras”.
Sharaa sebetulnya sudah menginjak kakinya ke tanah AS. Pada September lalu, dia melakukan kunjungan bersejarah untuk mengikuti Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dia juga berpidato berisi komitmen keberadaan Suriah di tatanan global dan seruan pencabutan sanksi terhadap Suriah.
Sebelumnya, Trump berjanji untuk membantu serta mencabut sanksi AS kepada Suriah. Dia cukup terkesan dengan Sharaa sejak mereka kali pertama bertemu.
”Sharaa telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejauh ini. Ini lingkungan yang keras dan dia orang yang keras, tetapi saya berhubungan baik dengannya dan banyak kemajuan telah dicapai dengan Suriah,” kata Trump, Kamis (6/11/2025).
Agenda Sharaa
Kedatangan Sharaa diperkirakan bertujuan untuk mencari dana pembangunan untuk Suriah. Setelah 13 tahun perang saudara, negara ini menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali. Bank Dunia menetapkan, ”perkiraan terbaik konservatif” untuk biaya rekonstruksi Suriah sebesar 216 miliar dollar AS.
Penasihat media Sharaa, Ahmad Zeidan, mengatakan kepada TV Al Arabiya, isu utama dalam agenda presiden di Washington adalah menyerukan pencabutan Undang-Undang Caesar. UU tahun 2019 ini memberlakukan sanksi luas atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan pasukan keamanan era Presiden Assad.
Saat ini, sanksi dalam UU Caesar dicabut melalui perintah presiden. Pencabutan permanen membutuhkan pemungutan suara di Kongres AS. Sejauh ini, para senator telah mengajukan pencabutan UU Caesar melalui rancangan undang-undang otorisasi pertahanan tahunan.
Senator Demokrat menginginkan penarikan penuh UU. Senator dari Republik kebanyakan menginginkan pencabutan sanksi secara bersyarat.
Senator Lindsey Graham dari Republik, misalnya, mendorong sejumlah persyaratan pencabutan, termasuk keamanan dan representasi bagi minoritas agama serta etnis. ”Ini untuk menjaga hubungan damai dengan negara-negara lain di kawasan, termasuk Israel,” ucapnya.
Pada awal November ini, Utusan AS untuk Suriah Tom Barrack mengatakan, Sharaa turut diproyeksikan akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan The Global Coalition against Daesh. Aliansi pimpinan AS ini melawan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menolak berkomentar tentang isu ini.
Meskipun NIIS telah kehilangan kendali, sel-sel kelompok ekstremis tersebut terus melancarkan serangan di kedua negara itu, bahkan di luar negeri. Menurut CENTCOM, terjadi 311 serangan NIIS Suriah dan 64 di Irak sepanjang 2025, turun dari tahun lalu.
Kementerian Dalam Negeri Suriah, Rabu (5/11/2025), mengumumkan telah melakukan 61 penggerebekan, 71 penangkapan, dan sejumlah penyitaan bahan peledak serta senjata untuk menetralisasi ancaman NIIS. Aksi tersebut terjadi di lokasi-lokasi tempat anggota NIIS bersembunyi, termasuk Aleppo, Idlib, Hama, Homs, Deir ez-Zor, Raqqa, dan Damaskus.
Sementara AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus. ”Untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel,” ujar seorang sumber diplomatik di Suriah.
Teroris dihapus
Kunjungan Sharaa terjadi sehari setelah Departemen Luar Negeri AS menghapus Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Hasan Khattab dari daftar Teroris Global Khusus, Jumat (7/11/2025). Sharaa pernah bertempur untuk Al Qaeda serta masuk penjara AS di Irak. Washington sempat memberikan hadiah buruan atas kepalanya sebesar 10 juta dollar AS.
”Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah lengsernya Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Juru Bicara Deplu AS Tommy Pigott.
Pigott menyampaikan, pencabutan nama Sharaa dari daftar hitam turut mendorong ”keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif dipimpin dan dimiliki oleh Suriah”. Menurut dia, Suriah sudah memenuhi sejumlah tuntutan AS, terdiri atas pencarian warga AS yang hilang dan pemusnahan senjata kimia yang tersisa.
Sehari sebelumnya, Washington memimpin pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi terhadap Suriah, Kamis. Sebanyak 14 suara mendukung. China memilih abstain.
”Resolusi itu adalah dukungan bagi perempuan dan laki-laki Suriah dalam upaya membangun kembali tanah air dan memulihkan kehidupan mereka. Suriah akan menjadi model cemerlang yang membuktikan bahwa jalur optimal dalam hubungan internasional adalah keterlibatan positif dan kerja sama yang konstruktif,” tutur Duta Besar Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi.
Namun, Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menjelaskan, resolusi itu tidak menjawab situasi kontraterorisme dan keamanan di Suriah dengan tepat. Beijing khawatir dengan keberadaan teroris lintas batas (FTF) di Suriah, khususnya Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur (ETIM). ETIM memiliki anggota dari Uighur asal China.
Pada Juli 2025, Washington sudah menghapus HTS dari daftar kelompok teroris setelah kelompok ini memisahkan diri dari Al Qaeda pada 2016. Para pemantau sanksi PBB tidak melihat ada ”hubungan aktif” antara Al Qaeda dan HTS sepanjang tahun ini.
Sumber: Kompas