Rumah Irjen Eko digeledah diduga jadi posko penyadapan, ini ucapan terakhirnya usai kena PTDH

Pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Kali ini, penyidik Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga pernah digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penggeledahan tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri pada Rabu 18 November 2026.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” ujar Susatyo, Rabu (18/11/2026).

Rumah tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Eko Hadi Santoso yang kini terseret dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Namun, Bareskrim belum membeberkan secara terperinci temuan penyidik dari hasil penggeledahan tersebut.

Susatyo mengatakan perkembangan penyidikan terkait dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara, termasuk dugaan makar, akan disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers.

“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar, akan disampaikan saat press conference, lengkap,” katanya.

Pengusutan dugaan makar ini menjadi bagian dari pendalaman perkara yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap kepala negara.

Dugaan Makar Listyo Sigit Cs Naik Penyidikan

Penggeledahan rumah di Cipete tersebut dilakukan pada Selasa (17/11/2026) malam, bukan Rabu. 

Kasus ini juga telah berkembang ke dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Bareskrim sebelumnya memastikan perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan.

Namun, penting dicatat, empat perwira tinggi Polri yang disebut dalam perkara merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Status tersebut tidak otomatis menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar.

Ucapan Terakhir Eko Hadi Santoso

Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan mendalam setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).

Meski mengajukan banding atas putusan tersebut, Eko mengakui kesalahannya di hadapan majelis etik terkait keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengatakan, pernyataan penyesalan itu disampaikan Eko seusai sidang yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu berupa ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Sidang etik terhadap Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri itu berlangsung selama sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Dalam persidangan, majelis memeriksa sembilan saksi. Eko juga menghadirkan satu saksi meringankan bernama DR atas izin ketua komisi.

Namun, keterangan saksi tersebut tidak mengubah keputusan majelis yang menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

“Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Majelis KKEP yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo bersama sejumlah anggota komisi menyatakan perbuatan Eko tergolong tercela dan melanggar kode etik profesi Polri.

Putusan PTDH dijatuhkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam putusannya, Eko dinilai terbukti melakukan pemufakatan illegal access dengan menyalahgunakan perangkat teknologi milik Polri secara tidak prosedural.

Kronologi Kasus Penyadapan dan Nasib Tiga Tersangka Lain

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Tribun-Medan.com, kasus penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Berdasarkan penjelasan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, jurnalis, aktivis ormas dan LSM, hingga pengusaha dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi serta tanpa keterkaitan dengan kebutuhan penegakan hukum.

Tindakan tersebut dinilai melanggar prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Penyidik juga mengungkap adanya perintah penghapusan file hasil sadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Dugaan praktik tersebut terungkap setelah seorang petugas internal melaporkannya kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026.

Dari hasil penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 10 saksi dan 3 ahli, penyidik turut menyita barang bukti berupa 11 telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk. Empat perwira tinggi Polri kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara.

Saat ini, tiga tersangka termasuk Eko Hadi Santoso ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum Eko, Irjen Pol Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik pada 10 November 2026.

Sementara itu, sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Itu dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Adapun sidang etik terhadap Irjen Pol Slamet Uliandi masih ditunda karena yang bersangkutan sedang menjalani perawatan medis.

“Kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kita paksakan karena di satu sisi kita harus tetap menghormati hak asasi dan kondisi kesehatan terduga pelanggar,” pungkas Isir.

Sumber: Tribun-Medan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *