Daftar pihak yang diduga disadap Jenderal Listyo Sigit dan kawan-kawan bertambah panjang, ternyata Raffi Ahmad hingga jurnalis terkenal juga kena sadap.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih menelusuri kasus dugaan penyadapan dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil penyidikan terbaru, pasangan selebritas Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, turut menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan.
“Benar, artis RA dan istrinya, NS,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dua jurnalis yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova, juga diduga kena sadap.
Empat orang ini menambah daftar korban penyadapan yang pernah diungkap oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” tambah dia.
Dalam hal ini, Suyudi menggarisbawahi bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.
KPK kena sadap
Jenderal Suyudi mengatakan di Komisi III DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut disadap oleh para jenderal anak buah Listyo Sigit.
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” kata Suyudi.
KPK meyakini penyadapan itu tidak berkaitan dengan kebocoran operasi tangkap tangan (OTT) yang bocor.
“Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” kata Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Rantai komando
Selain Listyo Sigit, ada tiga jenderal bintang dua lainnya yang turut terlibat dalam perkara ini.
Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Skandal penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi diawali dari perintah Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP (Sigit) melalui SU (Slamet Uliandi),” kata Suyudi.
Perintah tersebut kemudian diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, dulu Direktur Tindak Pidana Narkoba dan belakangan menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sekolah Piminan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Ia menyebut instruksi itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp (WA) tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Listyo disebut sebagai end user
Suyudi menyebut Listyo Sigit sebagai pengguna akhir alias end user dari hasil penyadapan terhadap Prabowo dan lain-lain.
Hal ini terungkap saat Suyudi menjelaskan peran Listyo Sigit yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan-baik secara lisan maupun WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
“Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi.
Dalam materi penyidikan, Listyo Sigit diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, salah satunya kepada Ahrie Sonta. Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan orang bernama inisial TK, belakangan diketahui berpangkat Brigjen, melakukan pengawasan atau surveillance.
Sidang etik
Polri sejauh ini telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.
Berdasarkan hasil persidangan, hakim memvonis Ahrie Sonta dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, Divisi Propam Polri akan menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Persidangan terhadap dua lainnya, Jenderal Listyo Sigit dan Irjen Slamet Uliandi akan dilakukan secara bertahap.
Sumber: Kompas.com

