Setelah hampir setahun relasi Jepang-China meruncing, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ingin membangun hubungan baik dengan China. Niat ini muncul seiring pemerintahan Takaichi menghadapi sejumlah tantangan domestik.
Takaichi menyebut China sebagai ”tetangga penting” dalam pidato kebijakan kepada parlemen, Senin (5/10/2026). Pidato ini mengawali sesi parlemen yang akan berlangsung hingga Desember 2026.
”China adalah tetangga yang penting dan meskipun ada kesulitan, kita telah membangun hubungan yang langgeng selama bertahun-tahun. Kami akan berupaya untuk memastikan komunikasi tentang tantangan bersama, mempromosikan dialog untuk melindungi kepentingan nasional, dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil,” kata Takaichi.
Namun, Takaichi menambahkan, Jepang akan bersikap tegas terkait posisi negara. ”Kami sangat menyerukan perilaku yang bertanggung jawab,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul setelah kontroversi yang terjadi di masa lalu. Pada November 2025, ia menyebut Tokyo mungkin tidak tinggal diam jika Taiwan diserang. Pernyataan itu mengundang kecaman keras dan pembalasan Beijing.
China lantas mengimbau warga untuk tidak pergi ke Jepang dan memberlakukan pembatasan perdagangan yang menurunkan pasokan mineral langka bagi perusahaan-perusahaan Jepang. Alhasil, hubungan diplomatik di antara dua raksasa ekonomi Asia ini melorot hingga ke titik terendah.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengakui, hubungan Beijing-Tokyo memburuk ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Ia juga mengulangi tuntutan agar Takaichi mengoreksi pernyataannya yang melanggar pengakuan atas kebijakan Satu China.
”Hubungan China-Jepang sekali lagi menghadapi situasi yang serius, yang membutuhkan normalisasi sekali lagi,” katanya saat bertemu dengan mantan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya, menurut Bloomberg.
Secara terpisah, Presiden China Xi Jinping kembali menegaskan posisi China atas Taiwan dan Jepang ketika bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, September lalu. Xi mendesak Trump untuk menentang kemerdekaan Taiwan dan mengungkit perjuangan kedua negara untuk melawan imperialisme Jepang.
Krisis nasional
Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, selama setahun terakhir, Takaichi mendapat dukungan tinggi dari publik. Namun, politisi dari partai Demokrat Liberal (LDP) menghadapi sejumlah tantangan, seperti inflasi, utang negara, dan perselisihan dengan China.
Menyikapi itu, Takaichi mengulangi komitmennya atas kebijakan fiskal, terutama untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Ia juga akan meninjau keringanan pajak dan subsidi serta menarik investasi swasta di bidang-bidang pertumbuhan, termasuk dengan mengesahkan undang-undang pemotongan pajak makanan selama dua tahun, dimulai pada April 2027.
”Keberlanjutan fiskal jelas merupakan prasyarat dalam mengejar kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif,” kata Takaichi.
Takaichi juga berjanji untuk menjaga rasio utang pemerintah dengan mengendalikan penerbitan obligasi pemerintah Jepang (JGB). Utang Pemerintah Jepang nilainya kira-kira dua kali lipat dari ukuran ekonominya, terbesar di negara-negara maju.
Janji itu Takaichi sampaikan untuk meyakinkan para investor yang khawatir terhadap rencana belanja pemerintah, memburuknya kondisi fiskal, dan risiko peningkatan penerbitan utang. Kekhawatiran investor telah mendorong imbal hasil JGB untuk tenor 30 tahun mencapai rekor tertinggi 4,235 persen pada Senin.
”Jika ekonomi dan pasar melakukan pergerakan yang tidak terduga, kami akan meneliti dampaknya dan merespons dengan cepat sesuai kebutuhan,” tambah Takaichi tanpa menjelaskannya lebih lanjut.
Masalah lainnya adalah Jepang juga terus bergulat dengan isu penurunan populasi. Jumlah warga Jepang turun di bawah 120 juta jiwa untuk pertama kalinya dalam 42 tahun, menurut data pemerintah pada Juli 2026.
Dalam pidatonya, Takaichi menyebut isu ini sebagai ”krisis nasional yang diam-diam semakin memburuk”. Pemerintah akan menyusun rencana komprehensif untuk mengatasi depopulasi pada akhir tahun.
Relasi AS
Pidato Takaichi turut menyentil dinamika relasi Jepang dengan Amerika Serikat. Takaichi berjanji untuk mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah AS memberi sanksi terhadap Presiden ICC Tomoko Akane dari Jepang serta Jaksa ICC Abdoulaye Seye dari Senegal pada Agustus 2026.
AS menganggap Akane dan Seye sebagai dalang dari keluarnya surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kasus yang membelit Netanyahu terkait perang di Gaza. AS dan Israel bukan negara anggota ICC, tetapi Palestina telah menjadi anggota sejak 2015.
Menurut Japan News, pemerintahan Takaichi mendapat desakan dari sekelompok pengacara untuk bernegosiasi guna mencabut sanksi itu. Kelompok tersebut, JIRoL, menyerahkan lebih dari 170.00 tanda tangan kepada pemerintah pada 1 Oktober 2026.
Dalam pidato Senin, Takaichi juga menyuarakan kemarahan atas kasus pembunuhan seorang perempuan berusia 39 tahun yang diduga dilakukan oleh seorang marinir AS di Okinawa. Perempuan ini tewas di sebuah hotel di kota Naha serta kehilangan dompet. Pelaku sudah ditangkap.
”Pemerintah telah menyampaikan protes keras kepada AS dan mendesak kerja sama penuh untuk penyelidikan dan pendisiplinan personel militer AS. Terjadinya kejahatan keji seperti itu sangat disayangkan,” kata Takaichi.
Secara terpisah, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan, Jepang akan bekerja sama dengan AS untuk memastikan insiden serupa tidak terulang lagi. Kedua negara berkomitmen untuk ”mengurangi beban pada penduduk setempat”.
Isu kejahatan, termasuk perkosaan, kekerasan, tabrak lari, dan mengemudi dalam keadaan mabuk, oleh personel militer AS telah lama menjadi momok di Okinawa. Tahun lalu, pengadilan Jepang menjatuhkan hukuman penjara kepada satu anggota marinir AS yang mencekik dan mencoba memerkosa seorang perempuan. Pada 2017, seorang mantan marinir AS dan pekerja sipil pangkalan militer dihukum penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan dan perkosaan.
Kasus pembunuhan perempuan itu semakin memantik kemarahan publik. Sekitar 100 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa di Naha dan Tokyo pada Minggu (4/10/2026). Para pengunjuk rasa mempertanyakan manfaat penempatan para personel AS di negara tersebut.
Sumber: Kompas.id