Pembatasan serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di wilayah Sulawesi Selatan dikeluhkan para sopir travel antarprovinsi.
Pengemudi travel rute Pinrang-Palu yang juga sering melayani rute ke Makassar, Yusuf alias Uchu, mengaku sangat terpukul dengan kondisi tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM membuat operasional kendaraan membengkak akibat terpaksa membeli solar eceran botolan.
“Kalau kita beli botolan, tekor kita, yang tadinya cuma Rp500 ribu bisa jadi Rp900 ribu,” kata Uchu kepada Tribun-Timur.com di Jalan Poros Pinrang-Parepare, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, harga solar eceran yang mencapai Rp13.000 per botol memiliki takaran yang tidak penuh satu liter.
Akibatnya, biaya BBM untuk sekali perjalanan rute Pinrang menuju Palu yang biasanya Rp1,2 juta membengkak hingga Rp1,7 juta.
Ia menyebutkan bahwa pembatasan kuota pengisian bensin menggunakan sistem barcode sangat menyulitkan pengemudi kendaraan umum.
Sopir yang telah beroperasi sejak tahun 1990 ini menilai aturan kuota harian barcode tidak relevan bagi armada angkutan penumpang.
Uchu menjelaskan bahwa kuota harian barcode sering kali habis sebelum kendaraan sampai ke lokasi tujuan akhir.
“Sekali perjalanan jauh tidak bisa dipakai barcode lagi, kalau tidak mau mengisi terpaksa bensin botolan kita beli,” ujarnya.
Kondisi tersebut memperparah pengeluaran pengemudi karena tarif angkutan penumpang tidak mengalami kenaikan sama sekali.
Ia membeberkan tarif travel untuk rute Pinrang-Palu saat ini bertahan di angka Rp350 ribu per orang.
Ia menegaskan bahwa pihak pengemudi tidak bisa menaikkan tarif ongkos secara sepihak selama harga resmi BBM belum dinaikkan pemerintah.
“Ndak ada dasarnya kita mau naikkan sewa kalau BBM tidak naik,” tutur sopir armada Panther dan Innova ini.
Selain masalah aturan barcode, ia menyentil maraknya praktik pengetapan atau pelansir BBM ilegal di SPBU.
Ia menuding ada oknum kendaraan pribadi yang bolak-balik mengisi BBM untuk dijual kembali ke daerah tetangga.
Beberapa daerah tujuan penampung BBM ilegal tersebut di antaranya Kabupaten Polewali Mandar, Tana Toraja, hingga Enrekang.
Ia menduga adanya permainan antara oknum pelansir BBM dengan pengelola SPBU demi keuntungan pribadi.
“Mereka tampung BBM baru dia jual ke luar, karena di sana langka BBM,” ucapnya dengan nada kesal.
Ia sangat menyayangkan kendaraan angkutan umum yang dibatasi, sementara pelansir justru bebas bolak-balik mengisi bensin di SPBU.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak Pertamina turun tangan memperketat pengawasan di setiap stasiun pengisian.
Ia berharap ada penindakan tegas berupa penyegelan SPBU jika terbukti melayani para pelansir solar secara ilegal.
“Pertaminanya yang diperiksa, kenapa barcode (pelansir) bisa tidak terbatas sedangkan kita angkutan dibatasi,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews.com