Antrean kendaraan untuk mendapatkan biosolar semakin panjang di sejumlah SPBU di Kota Makassar.
Kondisi tersebut membuat pengusaha angkutan logistik harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
Keluhan mengenai panjangnya antrean bahkan disampaikan langsung pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sulsel kepada perwakilan Pertamina Retail, Ridwan alias Idho.
Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu kafe di Jl Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kamis (10/9/2026).
Sejumlah pengurus Aptrindo yang hadir yakni Salahuddin Kasim, Andi Ashari, Akbar Topan, Muhammad Nuridham, Naharuddin dan Edwin Yudawan.
Dalam pertemuan itu, pengusaha truk mempertanyakan kondisi antrean Biosolar yang dinilai semakin parah dan mengganggu aktivitas distribusi barang.
Idho menyebut antrean panjang tersebut bukan disebabkan Pertamina mengurangi pasokan Biosolar ke SPBU.
Menurutnya, penyaluran justru ditingkatkan ketika antrean kendaraan semakin panjang.
“Kalau terkait dengan stok, kami berulang-ulang menyampaikan, kelihatannya (persepsi publik) Pertamina mengurangi stok dan lain-lain, sebenarnya tidak ada (pengurangan),” kata Idho.
Namun, persoalan di lapangan menunjukkan penambahan pasokan belum serta-merta membuat antrean kendaraan berkurang.
Salah satu contohnya terjadi di SPBU kawasan Jl AP Pettarani.
Penyaluran Biosolar yang sebelumnya sekitar 16 kiloliter (KL) per hari telah dinaikkan menjadi 32 KL per hari.
Meski penyaluran digandakan, antrean kendaraan tetap terjadi.
BBM yang masuk ke SPBU disebut langsung terserap oleh kendaraan yang telah menunggu.
“Di Pettarani sebelumnya 16 KL, kami tambah sekarang sampai 32 KL. Apakah antreannya hilang? Enggak,” ujar Idho.
Situasi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan Biosolar di Makassar saat ini.
Pertamina bahkan menyebut konsumsi BBM telah mencapai level yang biasanya terjadi pada periode Ramadan.
“Angkanya sudah sampai dengan angka bulan Ramadan, bahkan lebih dari bulan Ramadan,” bebernya.
Lonjakan konsumsi itu menjadi persoalan tersendiri bagi pengusaha angkutan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan barang tersita di antrean SPBU.
Makassar merupakan salah satu daerah penting dalam jalur distribusi logistik di Sulawesi.
Kendaraan dari Makassar juga melayani perjalanan menuju sejumlah daerah di Sulawesi Selatan hingga provinsi lain.
Idho menyebut tingginya kebutuhan tersebut turut dipengaruhi oleh disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Pertamina juga menyoroti persoalan kuota Biosolar di wilayah Sulawesi.
Menurut Idho, sekitar 60 persen kuota Biosolar untuk kawasan Sulawesi berada di Sulawesi Selatan.
“Kuota untuk BBM subsidi, khususnya Biosolar untuk di Sulawesi, itu disumbang 60 persen dari Sulsel,” katanya.
Besarnya kebutuhan di Sulsel membuat persoalan pasokan tidak hanya berdampak pada kendaraan yang beroperasi di dalam wilayah Makassar.
Kendaraan logistik dari Sulsel yang melakukan perjalanan menuju Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga membutuhkan BBM di daerah tujuan.
Pertamina mengaku telah melakukan konsolidasi dengan kedua wilayah tersebut untuk membahas kebutuhan tambahan pasokan.
Di sisi lain, untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU, Pertamina menerapkan pembatasan volume pengisian ketika antrean sedang padat.
Kendaraan yang sebelumnya dapat mengisi hingga 200 liter, misalnya, dibatasi menjadi 100 liter.
Idho menegaskan pembatasan tersebut bukan karena Pertamina tidak memiliki stok.
“Pembatasan tersebut bukan karena BBMnya stoknya tidak ada. Karena memang pasokan setiap hari tersebut selalu kami tambah dan tetap habis juga, bahkan kurang,” klaim Idho.
Pertamina menyebut pembatasan volume dilakukan agar distribusi Biosolar lebih merata dan kendaraan lain yang berada di belakang antrean tetap memperoleh kesempatan mendapatkan BBM.
Kebijakan tersebut, kata Idho, telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber: Tribunnews.com