Korea Selatan mengingatkan bahaya serangan siber berbasis kecerdasan buatan atau AI terhadap sektor keuangan. Terutama, setelah kemunculan Mythos yang memicu kekhawatiran sektor keuangan global.
Mythos adalah model AI keamanan siber buatan Anthropic, perusahaan pengembang Claude. Kemunculannya memicu kekhawatiran karena model itu mampu menemukan celah keamanan perangkat lunak dengan cepat. Jika kemampuan serupa digunakan penyerang, serangan siber dapat berlangsung lebih cepat dan sulit diatasi.
Kepala Perwakilan Korea Internet & Security Agency (KISA) untuk Asia Tenggara Kwon Hyuno mengatakan, Mythos menunjukkan bahaya baru dalam keamanan siber. Model itu memiliki kemampuan sangat kuat untuk menemukan celah keamanan. ”Kemampuannya luar biasa, sangat kuat dan efektif,” kata Kwon di sela seminar Forum Kemitraan Keamanan Siber Korea-Indonesia di Era AI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Kwon, Mythos berbahaya terutama bagi sektor keuangan. Sistem keuangan terhubung dengan banyak sistem lain, termasuk sistem pembayaran. Jika terjadi gangguan, dampaknya langsung terasa dalam kehidupan warga sehari-hari.
Mythos, atau Claude Mythos Preview, belum dirilis terbuka. Anthropic membuka aksesnya secara terbatas melalui Project Glasswing. Akses terbatas ini agar organisasi terpilih dapat menemukan dan memperbaiki kerentanan perangkat lunak sebelum kemampuan serupa dimanfaatkan penyerang.
Namun, akses terbatas itu memicu protes global. Sejumlah bank dan regulator sejumlah negara mempertanyakan ketimpangan akses terhadap Mythos. Hanya pihak yang mendapat akses lebih awal dapat lebih cepat menutup celah keamanan.
Sektor keuangan global mulai mengantisipasi risiko Mythos. Di Amerika Serikat, Departemen Keuangan dan Federal Reserve dilaporkan telah memperingatkan para pemimpin bank besar. Di Eropa dan Asia, regulator juga menilai kesiapan bank menghadapi ancaman baru tersebut.
Korsel termasuk pihak yang mendapat akses awal pada Mythos. Kementerian Sains dan ICT Korsel menyatakan KISA memperoleh akses ke Mythos melalui Project Glasswing. Sejumlah perusahaan besar Korea Selatan juga masuk dalam perluasan akses tersebut.
Kwon mengatakan, Pemerintah Korsel dan KISA juga berupaya masuk dalam pembahasan dengan Pemerintah AS dan perusahaan terkait, kemungkinan termasuk Anthropic.
Sayangnya, pengetahuan ini belum tentu bisa dibagi dengan Indonesia. Kwon mengatakan, kemungkinan ada batasan untuk berbagi informasi semacam itu. ”Saya khawatir saya tidak tahu soal itu. Namun, saya kira hal itu tidak mungkin. Pasti ada batasan untuk berbagi,” ujarnya.
Perluas kerja sama
Saat ini, KISA tengah menjajaki perluasan kerja sama keamanan siber dengan Indonesia. Menurut Kwon, KISA sudah menjalin kerja sama sekitar empat tahun dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nota kesepahaman (MoU) kerja sama itu akan berakhir bulan depan dan sedang dibahas untuk diperpanjang untuk sekitar lima tahun lagi.
Selain dengan pemerintah, tahun ini KISA juga memperluas potensi kerja sama dengan sektor swasta. Salah satunya dengan Forum Kemitraan Keamanan Siber Korea-Indonesia di Era AI digelar di Jakarta pada 3-4 Juni 2026. Forum ini digelar KISA bersama Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).
Namun, dengan meningkatnya ancaman terhadap sektor keuangan, forum tahun ini sengaja dipusatkan pada telekomunikasi dan keuangan. Sebab, kata Kwon, keduanya termasuk infrastruktur kritis. ”Butuh deteksi dan perlindungan yang jauh lebih kuat,” ujarnya.
Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno mengatakan, AI membuat tantangan keamanan digital semakin rumit. Di sektor keuangan, risiko menjadi lebih sensitif karena langsung menyangkut uang dan rekening masyarakat.
”Finansial itu lebih berbahaya karena yang paling ditakuti orang adalah kehilangan uang. Begitu kehilangan handphone, rekeningku bagaimana,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsekal Muda TNI Tjahjo Khurniawan mengatakan, ancaman siber kini bergeser dari metode konvensional. Ancaman kini serangan berbasis AI, ransomware otomatis, dan kebocoran data yang makin rumit.
Ia mengatakan, tata kelola AI juga tidak lagi menjadi isu teknis semata. Beragam risiko lain telah menjadi persoalan keamanan global. Risiko-risiko ini mulai dari bias algoritmik, pelanggaran privasi lewat pengambilan data ilegal, hilangnya kendali manusia atas sistem otonom, hingga celah regulasi antarnegara
Indonesia telah mengambil langkah melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Buku Putih AI, dan pedoman etik AI. Namun, ancaman digital lintas batas membuat keamanan siber tidak dapat ditangani satu lembaga, satu industri, atau satu negara saja.
Forum Kemitraan Keamanan Siber Korea-Indonesia di Era AI juga digelar untuk menggali potensi kerja sama yang lebih konkret antara pelaku industri Indonesia dan Korsel.
Karena itu, sejumlah perusahaan keamanan siber Korsel didatangkan untuk bertemu dengan perusahaan Indonesia. Sebanyak 6 perusahaan Korsel dan 15 perusahaan Indonesia menjadi peserta.
Indonesia dan Korea Selatan menandatangani MoU kerja sama pengembangan digital di Seoul pada 1 April 2026. MoU itu ditandatangani Kementerian Sains dan ICT Korea Selatan serta Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Penandatanganan itu berlangsung dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul. MoU tersebut menjadi salah satu bagian dari 10 nota kesepahaman yang diteken kedua negara.
Salah satu bagian penting adalah perluasan akses ke infrastruktur AI. Untuk mengoordinasikan kerja sama itu, Indonesia dan Korsel akan membentuk Komite Bersama Kerja Sama Pengembangan Digital.
Sumber: Kompas.id