Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) wajib dikebut.
Pemerintah pusat menargetkan gedung permanen SR bisa digunakan tahun ajaran baru 2026/2027 pada Agustus mendatang.
“Tahap II pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 9 lokasi, rata-rata melampaui 50 persen per 17 mei kemarin,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Abdul Malik
Faisal di ruang kerjanya, di Kantor Dinsos Sulsel, Jl AP Pettarani, pada Rabu (3/6/2026).
Progres di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sudah 69,9 persen.
Kedua di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo 65,17 persen.
Lalu di Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone 64,74 persen.
Selanjutnya Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 47,9 persen.
Sementara Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng di angka 49,5 persen.
Progres di Jl Poros Barru – Parepare, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, Kabupaten Barru sudah 68,17 persen
Di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai progresnya 68,67 persen.
Selanjutnya di Pa’rappunganta, Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar sudah 69,11 persen.
Terakhir di GOR Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sudah 69,16 persen.
Abdul Malik Faisal menyebut seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini.
“Hari ini, mungkin progresnya sudah melampaui 70 persen. Akhir Juni ini kontraknya, Juli itu penyerahan dan pembersihan. Agustus sudah jalan,” ujar Malik Faisal.
Dengan mayoritas progres mendekati 70 persen, Malik Faisal percaya pihak kontraktor bisa mengejar target pembangunan.
Sebab proses finishing disebutnya bisa dikejar dalam waktu singkat.
“Ini akan cepat sekali. Mungkin akhir Juni ini tercapai 100 persen. karena pengerjaannya bukan lagi pengerjaan berat. Finishing, itukan lebih cepat, yang berat konstruksi. Infrastruktur selesai, konstruksi selesai. Sisa finishing,” jelasnya.
Pemerintah pusat mengalokasikan total Rp 2,3 Triliun pembangunan sekolah rakyat di Sulsel, terbagi dalam dua paket.
Paket satu mendapat alokasi Rp 1,2 Triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tana Toraja, dan Barru.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya menjadi pemenang lelang konstruksi.
Sementara pada paket dua ialah Makassar, Takalar, Sinjai dan Bone dengan alokasi Rp 972 Miliar.
Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Arismunandar menilai program SR dapat menjadi salah satu solusi menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Hanya saja, baginya SR perlu dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi keluarga agar mampu memberikan dampak jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan.
“Kalau menurut saya seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Kalau ini dilakukan berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga,” kata Prof Arismunandar kepada Tribun-Timur.com.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah dapat menjadi solusi untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, keberhasilan program tersebut dinilai tetap bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Harusnya ada sinergi pusat provinsi dan kabupaten namun untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah kemensos agar supaya lebih mudah koordinasinya,” lanjutnya.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel dengan integrasi SR dan penguatan ekonomi.
Sumber: tribunnews.com