Pentagon mengajukan permintaan kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan perubahan nama menjadi “Departemen Perang”, sebuah langkah simbolik yang dinilai mencerminkan penegasan ulang misi militer negara tersebut.
Dalam proposal legislatifnya, Pentagon menyebut proses perubahan nama itu diperkirakan menelan biaya hampir 52 juta dolar AS (Rp830 miliar) dan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap permintaan anggaran pertahanan Presiden Donald Trump untuk tahun fiskal 2027. Departemen Pertahanan menyatakan bahwa estimasi biaya tersebut masih bersifat awal.
“Biaya sebenarnya sedang dikumpulkan selama implementasi dan akan tersedia setelah pelaksanaan perubahan nama pada tahun fiskal berjalan selesai,” demikian keterangan resmi yang disampaikan, sebagaimana diberitakan sejumlah kantor berita Amerika.
Rincian anggaran menunjukkan bahwa sekitar 3,5 juta dolar AS dialokasikan untuk departemen militer, 3 juta dolar AS untuk kantor Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Layanan Markas Besar Washington, serta 400 ribu dolar AS untuk Staf Gabungan dan komando terkait.
Sementara itu, porsi terbesar, yakni sekitar 44,6 juta dolar AS, akan digunakan untuk Badan Pertahanan dan berbagai kegiatan lapangan. Dalam dokumen setebal 92 halaman tersebut, pejabat pertahanan menegaskan bahwa perubahan nama memiliki makna strategis.
“Revisi terhadap penamaan Departemen ini berfungsi sebagai pengingat mendasar akan pentingnya dan penghormatan terhadap misi inti kita, yaitu berperang dan memenangkan peperangan,” tulis mereka.
Usulan tersebut akan berdampak luas secara administratif, termasuk sekitar 7.600 perubahan dalam undang-undang federal. Selain itu, jabatan Menteri Pertahanan juga akan diubah menjadi Menteri Perang, seiring dengan penyesuaian nomenklatur lainnya. Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut dari perintah eksekutif yang diterbitkan Trump pada September tahun lalu.
Meski demikian, estimasi biaya dari Pentagon lebih rendah dibandingkan perhitungan Congressional Budget Office yang sebelumnya memperkirakan total pengeluaran bisa mencapai 125 juta dolar AS, tergantung pada skala implementasi. Rancangan undang-undang untuk mengesahkan perubahan nama tersebut telah diajukan oleh Greg Steube di Dewan Perwakilan Rakyat dan Mike Lee di Senat.
Sebagai bagian dari implementasi awal, Pentagon dilaporkan telah mulai mengganti situs web resmi dan akun media sosialnya agar mencerminkan nama baru. Bahkan, papan nama di kantor Menteri Pertahanan telah diperbarui menjadi “Menteri Perang”.
Cara Negara Ingin Dipersepsikan
Secara historis, istilah Departemen Perang bukanlah hal baru dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat. Lembaga tersebut pertama kali didirikan oleh George Washington pada 1789, sebelum kemudian diubah menjadi Departemen Pertahanan pada 1949 sebagai bagian dari restrukturisasi pascaperang.
Perubahan nama dari “Departemen Pertahanan” menjadi “Departemen Perang” memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar urusan administratif: apakah ini hanya simbol, atau justru sinyal strategis yang sengaja dikirimkan Washington ke dunia? Dalam tradisi politik Amerika Serikat, istilah bukan sekadar label, melainkan cerminan arah kebijakan dan cara negara ingin dipersepsikan, baik oleh publik domestik maupun oleh lawan di panggung global.
Menghidupkan kembali istilah “Perang” bukan tanpa makna historis. Nama tersebut terakhir digunakan sebelum restrukturisasi besar pascaperang dunia pada 1949, ketika Amerika Serikat menggeser pendekatannya ke arah “pertahanan” yang lebih defensif dan terkoordinasi.
Kini, ketika istilah lama itu kembali dimunculkan, banyak analis melihatnya sebagai indikasi perubahan psikologis dalam cara Washington memandang perannya: dari sekadar menjaga stabilitas, menuju kesiapan menghadapi konflik besar secara terbuka.
Di tingkat global, perubahan ini berpotensi dibaca sebagai pesan tegas kepada rival utama seperti China dan Rusia. Dalam konteks meningkatnya kompetisi kekuatan besar, simbol-simbol semacam ini memiliki bobot komunikasi yang signifikan. Ia tidak hanya berbicara kepada publik Amerika, tetapi juga kepada negara lain yang memantau arah kebijakan militer Washington. Pergeseran istilah dari “defense” ke “war” memberi kesan bahwa Amerika Serikat ingin menegaskan kesiapan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memenangkan konflik jika diperlukan.
Dalam kerangka strategi militer, perubahan ini juga dapat dikaitkan dengan pergeseran dari defense posture menuju war posture. Selama dua dekade terakhir, fokus militer Amerika banyak terserap pada operasi kontra-terorisme dan konflik asimetris. Namun kini, dokumen strategis terbaru menempatkan kembali kompetisi antarnegara besar sebagai prioritas utama.
Di sisi domestik, dimensi politik tidak bisa diabaikan. Retorika yang lebih tegas dan konfrontatif kerap memiliki resonansi kuat di kalangan pemilih tertentu, terutama yang mendukung penguatan militer dan sikap keras terhadap rival global. Dalam konteks ini, perubahan nama juga dapat dibaca sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, yang menegaskan posisi pemerintah dalam isu keamanan nasional.
Namun demikian, langkah ini tetap menyisakan ruang perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa perubahan nomenklatur tidak serta-merta mengubah substansi kebijakan. Yang lain melihatnya sebagai langkah simbolik yang berisiko memperkuat persepsi eskalasi di tingkat global. Dalam dunia geopolitik yang sensitif terhadap sinyal sekecil apa pun, bahkan perubahan nama dapat memicu interpretasi yang luas.
Pada akhirnya, “Departemen Perang” tidak hanya berbicara tentang struktur birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana Amerika Serikat ingin dilihat dan bagaimana ia memposisikan diri di tengah lanskap global yang semakin kompetitif. Di antara simbol dan strategi, perubahan ini berdiri sebagai pengingat bahwa dalam politik internasional, bahasa sering kali menjadi bagian dari kekuatan itu sendiri.
Rp 830 Miliar untuk Perubahan Nama
Di tengah sorotan terhadap rencana perubahan nama menjadi “Departemen Perang”, satu pertanyaan lain tak kalah penting muncul, seberapa relevan pengeluaran sekitar Rp830 miliar untuk sebuah rebranding institusi militer. Dalam konteks anggaran pertahanan Amerika Serikat yang mencapai ratusan miliar dolar, angka tersebut memang relatif kecil.
Namun dalam perspektif kebijakan publik, setiap pengeluaran tetap menuntut justifikasi yang jelas, terutama ketika manfaatnya lebih bersifat simbolik ketimbang operasional.
Pemerintah menilai perubahan nama ini sebagai bagian dari penegasan misi inti militer, yakni berperang dan memenangkan peperangan. Argumen ini menempatkan rebranding sebagai investasi strategis dalam membangun identitas institusi. Namun di sisi lain, kritik mulai mengemuka bahwa perubahan nomenklatur tidak serta-merta meningkatkan kesiapan tempur, kemampuan teknologi, atau kesejahteraan prajurit, yang justru menjadi kebutuhan nyata dalam menghadapi dinamika keamanan global.
Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik antara efisiensi dan simbolisme. Di satu sisi, simbol memiliki kekuatan psikologis dan politis yang tidak bisa diabaikan. Ia membentuk persepsi, memperkuat narasi, dan mengirim pesan ke dalam maupun ke luar negeri. Namun di sisi lain, publik juga cenderung menilai kebijakan dari dampak konkret yang dapat dirasakan. Ketika dana miliaran rupiah digunakan untuk perubahan nama, pertanyaan yang muncul adalah apakah manfaat simbolik tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Di tingkat domestik, isu ini berpotensi memicu kritik, terutama dari kalangan yang menuntut akuntabilitas anggaran. Dalam situasi di mana pemerintah juga menghadapi berbagai kebutuhan lain, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga kesejahteraan veteran, alokasi dana untuk rebranding bisa dipandang sebagai prioritas yang kurang mendesak. Perbandingan semacam ini kerap menjadi bahan perdebatan dalam proses legislasi di Kongres.
Selain itu, estimasi biaya yang berbeda antara Pentagon dan Kantor Anggaran Kongres juga menambah dimensi baru dalam diskusi. Perkiraan Pentagon sebesar 52 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan estimasi lembaga legislatif yang bisa mencapai 125 juta dolar AS. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam implementasi, sekaligus membuka ruang bagi evaluasi lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.
Meski demikian, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun arah strategis militer. Mereka melihat rebranding bukan sekadar perubahan nama, melainkan bagian dari upaya mempertegas identitas dan tujuan institusi di tengah perubahan lanskap keamanan global.
Perdebatan ini tidak hanya soal angka, tetapi juga soal prioritas. Apakah simbol yang kuat dapat dibenarkan dengan biaya yang signifikan, atau justru sebaliknya, kebijakan publik harus lebih berfokus pada dampak langsung yang dapat diukur. Dalam konteks ini, rebranding militer Amerika Serikat menjadi cerminan bagaimana sebuah negara menyeimbangkan antara pesan yang ingin disampaikan dan sumber daya yang dimiliki.
Sumber: republika.co.id