Brasil mewajibkan bank-bank untuk memeriksa data deforestasi berbasis satelit sebelum memberikan kredit mulai Rabu (1/4/2026), waktu setempat, atau tepatnya Kamis (2/4/2026) waktu Indonesia. Pemeriksaan akan berlaku pada sektor pertanian.
Berdasarkan aturan baru tersebut, bank harus memeriksa apakah suatu properti masuk dalam daftar pemerintah mengenai area dengan potensi deforestasi ilegal setelah 31 Juli 2019. Daftar ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang mengambil data satelit dari Institut Nasional Penelitian Antariksa Brasil (INPE).
Jika suatu properti masuk, petani dapat mengajukan semacam sanggahan dengan menunjukkan bahwa deforestasi tersebut legal. Mereka dapat menyerahkan dokumen otorisasi, rencana restorasi untuk area terdampak, atau laporan teknis penginderaan jauh.
”Kami mengubah setiap manajer bank yang menangani kredit bersubsidi menjadi inspektur penebangan hutan ilegal,” kata Andre Lima, pejabat yang memimpin upaya memerangi deforestasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Brasil.
Aturan baru mengenai pemberian kredit itu baru disetujui pada Desember 2025. Menurut Kementerian Keuangan Brasil, aturan ini bertujuan untuk menyelaraskan kredit perdesaan dengan kebijakan konservasi dan keberlanjutan.
Manajer Intelijen Iklim dan Teritorial di Imaflora yang melacak deforestasi, Paulo Camuri, menambahkan, menghubungkan akses kredit dengan syarat menjaga lingkungan bakal mendorong produksi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, langkah itu memperkuat tanggung jawab lingkungan sektor agribisnis.
”Aturan baru tersebut merupakan langkah signifikan dalam mengintegrasikan kebijakan pertanian, sistem keuangan, dan keberlanjutan. Ini adalah mekanisme insentif cerdas yang menggunakan kredit, penggerak utama pengembangan agribisnis, sebagai pengungkit untuk praktik yang baik,” ujar Camuri.
Kebijakan pemerintah mencerminkan komitmen Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva terhadap salah satu janji terpentingnya. Dia ingin mengakhiri deforestasi di Brasil pada tahun 2030.
Brasil adalah kekuatan agribisnis global. Negara ini adalah pengekspor daging sapi dan produsen kedelai terbesar di dunia. Namun, pertanian menjadi faktor pendorong utama deforestasi di seluruh bioma Brasil, termasuk hutan hujan Amazon. Brasil masih menjadi negara yang kehilangan hutan tropis terbanyak setiap tahun.
Hutan Amazon memainkan peran penting dalam mengatur iklim global. Para ilmuwan memperingatkan, hilangnya hutan yang berkelanjutan dapat mempercepat pemanasan global. Selama bertahun-tahun, Brasil terus berjuang untuk melacak dan menghukum deforestasi di wilayahnya.
Kesiapan bank
Federasi Perbankan Brasil menyatakan, bank-bank sudah bersedia untuk melakukan adaptasi yang diperlukan. Berdasarkan penilaian, aturan baru itu memperkuat tata kelola dan memastikan alokasi kredit perdesaan tepat sasaran berdasarkan informasi teknis yang tersedia untuk umum.
”Jika ada peringatan, pinjaman dapat dilanjutkan setelah bukti kepatuhan dari petani. Arus pemberian kredit akan berlanjut dengan penyesuaian untuk memastikan kepatuhan sosial-lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Federasi Perbankan Brasil.
Saat ini, kredit subsidi untuk petani mencapai 53 miliar dolar AS. Jumlah ini sekitar sepertiga dari kredit perdesaan di Brasil, menurut data bank sentral.
Selama 2020-2024, sekitar 17 persen dari pinjaman perdesaan yang cair masuk ke kantong pemilik pertanian yang mengalami deforestasi pada tahun 2020-2023. Temuan ini berdasarkan analisis data publik dan citra satelit oleh Climate Policy Initiative, sebuah lembaga pemikir di Rio de Janeiro.
Menurut seorang eksekutif senior dari bank besar, aturan tersebut membantu bank terhindar dari risiko kredit macet. Sebab, petani-petani bisa diblokir atau masuk daftar hitam dari rantai pasok karena masalah lingkungan.
Pada masa lalu, Pemerintah Brasil pernah melibatkan bank dalam kebijakan lingkungan. Pemerintah memblokir kredit kepada pertanian yang menerima denda lingkungan tahun 2008. Pada 2024, peraturan baru melarang pertanian yang terletak di kawasan lindung untuk menerima kredit.
Bagi para pegiat lingkungan, langkah baru pemerintah belum cukup untuk melawan deforestasi. Aturan terbaru itu bertujuan untuk menindak para pelaku deforestasi dengan menahan kredit bersubsidi senilai miliaran dolar AS karena penindakan di lapangan menghadapi tantangan.
Penolakan aturan
Upaya terbaru pemerintah kembali mendapat tantangan, terutama dari sektor agribisnis yang berpengaruh. Konfederasi Pertanian dan Peternakan Brasil (CNA) berpendapat, aturan tersebut memang menambahkan langkah verifikasi baru pada pemberian pinjaman pertanian. Namun, proses verifikasi satelit tidak secara otomatis membedakan antara deforestasi legal dan ilegal serta berpotensi keliru.
”Skenario itu dapat menciptakan ketidakpastian dalam proses analisis kredit dan meningkatkan risiko pembatasan akses ke pembiayaan bagi produsen yang mematuhi undang-undang lingkungan,” bunyi pernyataan CNA yang memiliki kemampuan lobi kuat.
Data dari dua studi akademis antara tahun 2019 dan 2021 menunjukkan akurasi 93 persen dalam sistem satelit pemerintah yang melacak deforestasi (Prodes). Namun, Prodes lebih sering salah mendeteksi lahan yang telah mengalami deforestasi daripada salah melaporkan deforestasi di tempat yang tidak pernah terjadi.
Dampak aturan baru itu tidak hanya akan memengaruhi kredit pertanian biasa, tetapi juga pinjaman swasta yang populer di kalangan petani. Pinjaman ini dikenal sebagai surat kredit agribisnis. Investor individu tidak terkena pajak penghasilan karena sebagian dana berasal dari saluran kredit perdesaan yang sama di bank.
Pada tahun 2025, investasi melalui surat kredit agribisnis tumbuh menjadi 114 miliar dolar AS. Petani menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi dan menutupi biaya operasional, seperti menanam tanaman baru.
CNA sekarang mendukung undang-undang di Kongres untuk memblokir aturan tersebut. Di Kongres, Presiden Lula sudah beberapa kali kalah dalam perdebatan terkait dengan lingkungan, termasuk undang-undang yang melumpuhkan proses perizinan di negara itu.
Belakangan, oposisi sektor agribisnis terhadap pemerintah semakin besar. Bahkan, Kementerian Pertanian sempat berniat untuk membatalkan aturan tersebut, akhir tahun lalu.
Aksi tegas Presiden Lula terhadap deforestasi dapat berdampak pada pemilihan umum pada Oktober 2026. Popularitasnya menurun di negara bagian yang fokus pada pertanian, seperti Mato Grosso dan Goias.
Sumber: kompas.id