ren kasus keamanan pangan, termasuk kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis, diklaim telah turun oleh Badan Gizi Nasional. Namun, pengawasan perlu terus dilakukan, apalagi menjelang bulan Ramadhan, di mana makanan tetap disajikan untuk disantap saat buka puasa.
Selama bulan Ramadhan 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menyiapkan menu siap santap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahan hingga 12 jam. Untuk kandungan gizi MBG yang akan diberikan selama bulan Ramadhan, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy memastikan tidak akan ada perubahan siginifikan.
”Kami sudah informasikan bagaimana triknya. Jadi sebenarnya hanya memindahkan pola makannya. Yang tadinya makan kita pada pagi hari bergeser ke pukul 18.00. Jadi emang bukan makanan itu enak atau tidak enak ya, artinya makanan itu harus mempunyai nilai gizi tinggi sehingga dibutuhkan tubuh sesuai kelompok umur, kelompok jenis penyakit yang dimiliki. Memang kami dibekali kompetensi yang cukup untuk hal itu,” ujar Doddy.
Sejak pertama kali MBG diluncurkan pada Januari 2025, Persagi melihat sudah ada dampak perbaikan gizi pada anak-anak yang telah mengonsumsi MBG. ”Jadi kalau dari pandangan kami, sudah ada dampak. Karena biarpun dia cuma 25-30 persen dari angka kebutuhan gizinya dipenuhi, tapi di rumah itu mereka akan berubah dari pola konsumsinya,” ujarnya.
Namun, Doddy melanjutkan, survei terkait dampak gizi pemberian MBG baru akan dilakukan pada 2026. ”Untuk kita melihat semua dampak, stunting, segala macam dampak pemberian beragam jenis makanan itu,” tambahnya.
Dampak perbaikan gizi akan semakin signifikan ketika pemberian makanan kembali ke pola makan sehat dan pangan lokal. Doddy juga menegaskan, dalam pemberian MBG, faktor terpenting yang perlu dijaga adalah terkait keamanan pangan mulai dari penerimaan, pemilihan, dan pengolahan bahan makanan.
Tak kalah penting adalah proses selama transportasi makanan menuju ke sekolah. ”Untuk menyusun, mengolah makanan itu memang ada seninya untuk bisa kita menjaga makanan sehingga tetap tidak rusak selama proses karena menunggu lama untuk dikonsumsi oleh sasaran penerimanya,” ujar Doddy.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan BGN, Persagi terus terlibat aktif membantu ahli gizi di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menghadapi kendala. Dalam rangka Hari Gizi Nasional, Persagi juga melakukan edukasi gizi bagi 55.400 peserta didik di seluruh Indonesia di 1.800 titik lokasi sekolah untuk kehati-hatian dalam mengonsumsi makanan.
”Ke depan itu emang ada nanti helpdesk ya kepada teman-teman ahli gizi yang ada di SPPG untuk mereka bisa menyelesaikan kasus-kasus dan kesulitan yang dijumpai. Seperti mau Idul fitri, mau puasa, tantangan tersendiri bagaimana cara memberikan makanan secara langsung,” kata Doddy.
Pengawasan terkait keamanan pangan juga terus dilakukan, antara lain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada Rabu (21/1/2026), Kepala BPOM Taruna Ikrar mengunjungi SDN Jati 05 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Di lokasi yang sama, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga pernah hadir meninjau kesiapan pelaksanaan program MBG. ”Kita ingin program besar ini tidak hanya sukses dari sisi cakupan, tetapi juga kuat dari sisi mutu dan keamanan pangannya,” ujar Taruna.
Kunjungan BPOM juga bentuk penguatan dukungan terhadap program unggulan pemerintah menyasar kesehatan dan masa depan generasi bangsa. BPOM menekankan, MBG bukan sekadar program besar di tingkat pusat, melainkan juga gerakan bersama yang harus dipastikan berjalan aman, bermutu, dan tepat sasaran.
Dalam peninjauan tersebut, Taruna menegaskan, BPOM berkomitmen memberikan dukungan nyata terhadap program MBG melalui penguatan aspek pengawasan pangan, edukasi keamanan pangan, dan pendampingan ekosistem penyediaan makanan yang memenuhi prinsip aman, bermutu, dan bergizi. Ia menegaskan, anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. ”Maka, yang masuk ke tubuh mereka harus dipastikan baik,” tambah Taruna.
Selain mengunjungi SDN Jati 05 Pagi, Taruna juga melakukan kunjungan ke SPPG Cipinang Polri. Kunjungan ke SPPG ini sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan dan keseriusan seluruh ekosistem pendukung MBG, termasuk rantai penyediaan pangan yang aman dan memenuhi standar.
Menurut Taruna, kegiatan kali ini menegaskan, dukungan BPOM terhadap program MBG tidak berhenti pada sisi edukasi di sekolah. Dukungan BPOM juga menyentuh aspek hulu mulai dari proses penyiapan, pengolahan, hingga distribusi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Ke-25 BPOM. BPOM merancang sedikitnya 25 kegiatan strategis yang dilaksanakan hingga puncak perayaan pada 31 Januari 2026. Hal ini sebagai wujud konsistensi institusi dalam menghadirkan pengawasan yang modern, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mitra strategis
BPOM menegaskan posisinya sebagai mitra strategis negara mengawal kualitas konsumsi masyarakat, terutama program-program prioritas nasional. Kehadiran BPOM dalam program MBG menegaskan dukungan negara tidak hanya terlihat di panggung kebijakan, tetapi hadir nyata memastikan keamanan dan mutu pangan dari hulu hingga ke piring anak-anak Indonesia.
”Dari sekolah hingga pusat penyediaan pangan, seperti SPPG Cipinang Polri, BPOM menempatkan standar sebagai bentuk tanggung jawab agar MBG benar-benar menjadi jalan menuju generasi sehat, cerdas, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Taruna.
Dukungan BPOM terhadap pelaksanaan program prioritas MBG sudah dideklarasikan sejak Kamis (4/12/2025), bersamaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025. Deklarasi ini direpresentasikan dengan penandatanganan prasasti laboratorium regional BPOM yang akan mengawal proses pengawasan dan pengujian laboratorium sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna menandatangani prasasti untuk delapan laboratorium regional, yaitu Laboratorium Regional Makassar, Laboratorium Regional Pekanbaru, Laboratorium Regional Medan, Laboratorium Regional Semarang, Laboratorium Regional Surabaya, Laboratorium Regional Samarinda, Laboratorium Regional Manado, dan Laboratorium Regional Jayapura.
Taruna memaparkan, kehadiran laboratorium regional ini adalah sebagai langkah untuk memitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan MBG, misalnya keracunan pangan. Kehadiran unit pengujian regional dapat berperan dalam proses identifikasi masalah dan mendeteksi penyebab kejadian keracunan.
BPOM juga menghadirkan mobil laboratorium keliling (mobling) untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan dan pengawasan untuk program MBG. Mobling ini dapat memberikan pelayanan publik, seperti melakukan uji cepat kandungan bahan berbahaya (formalin, boraks, dan rhodamin B serta memberikan hasil uji secara langsung dan wadah edukasi tentang pangan aman bagi pedagang/konsumen.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (20/1/2026), Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tren kasus terkait keamanan pangan, termasuk keracunan terkait program MBG, telah menurun. Data BGN menunjukkan tren kasus keracunan MBG menurun.
”Puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober dengan 85 kejadian dan bisa menurun menjadi 40 kejadian pada November dan menyisakan kejadian di Desember 2025 sebanyak 12 kejadian. Sementara Januari sudah ada 10 kejadian meski kami targetkan 0 kejadian,” ujar Dadan.
Menurut Dadan, penurunan kasus keracunan terjadi karena penerapan prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan yang semakin baik. Syarat akreditasi dan sertifikasi akan diperketat dengan mewajibkan setiap SPPG memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
Sumber: kompas.id