Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya tidak akan menghentikan operasional 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik Yasika Aulia Ramdhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud. Dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani viral di media sosial.
“Ya, enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” kata Nanik S Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Nanik menjelaskan dapur-dapur tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena telah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Dia menambahkan BGN akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dapur-dapur tersebut.
“Kita evaluasi, ya. Kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik ya kan. Itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” ucap Nanik S Deyang.
Ia menyampaikan dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tidak memungkinkan bagi BGN untuk mengetahui identitas pemilik secara rinci karena pengajuan dilakukan melalui beragam yayasan.
“Jadi kan, tahunya nanti orang cerita, ‘oh, itu punya ini, punya itu,’ gitu loh, ya kan? Oke. Sudah enggak usah di ini, yang paling penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar, ya kan?” kata Nanik S Deyang.
Nanik juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan nama yayasan berbeda oleh pemilik untuk mengajukan lebih dari jumlah maksimal SPPG yang diperbolehkan. Dia menyebut sistem seharusnya membatasi hanya 10 unit, tetapi kemungkinan pengajuan dilakukan dengan nama lain sehingga dapat melampaui batas tersebut.
“Karena di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain,” ucapnya.
Nanik menjelaskan pada awal pelaksanaan Program MBG pemerintah mendorong partisipasi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Namun karena tingginya permintaan percepatan pendirian SPPG, pihak yang memiliki kemampuan untuk membangun dapur diberikan ruang untuk berpartisipasi.
“Kalau dari awal kita melihat Pak Prabowo itu kan maunya sebetulnya yang ikut ini banyak yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan. Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘oh kita kan targetnya harus,’ anak-anak kan pada minta tuh, ‘aduh, kita belum dapat nih MBG,” kata Nanik S Deyang.
“Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat ya,” imbuhnya.
Dugaan monopoli
Sebelumnya, dugaan praktik monopoli pendirian SPPG untuk melayani Program MBG yang terjadi di Sulsel menuai sorotan dan kritik pedas dari berbagai kalangan. Hal ini menyusul viralnya dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani, anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel asir Machmud dari Partai Gerinda yang memiliki 41 dapur MBG yang tersebar pada empat daerah di provinsi itu.
“Woowwww. Inikah praktek awal Serakahnomic? Setahu saya Bpk Presiden @prabowo yg juga pimpinan Partai Bapak pengelola 41 dapur tersebut (Wakil Ketua DPRD Sulsel) sedang memberantas Serakahnomic,” tulis dalam postingan akun pribadinya X @msaid_didu (Muhammad Said Didu) dikutip, Rabu (19/11/2025).
Kicauan mantan Sekretaris BUMN 2005 Said Didu di media sosial X (eks Twitter) itu langsung memicu reaksi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra dengan membalas kicauan Said Didu tersebut.
“Kita tertibkan,” tulis Dasco singkat melalui akunya medsos X @bang_dasco merespons postingan itu.
Hal ini menyusul viralnya dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani anak perempuan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yasir Machmud asal Partai Gerinda yang memiliki 41 unit dapur MBG tersebar pada empat daerah di Sulsel.
Tercatat, ada 16 dapur MBG di Kota Makassar, tiga dapur MBG di Kota Parepare, dua dapur MBG di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur MBG di Kabupaten Bone. Dan masih ada tiga dapur MBG tambahan sementara dibangun pada tiga kecamatan di Kabupaten Bone.
Kritikan turut disampaikan Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Syam. Ia menyoroti adanya potensi monopoli penguasaan pengelolaan dapur MBG oleh pihak tertentu apalagi orang yang memiliki jabatan.
Ia menyarankan, ada skema lain lebih efektif memberdayakan masyarakat atas kehadiran SPPG MBG, salah satunya mengaktifkan Koperasi Merah Putih (KMP) di daerah-daerah. Karena, lebih jelas keuntungan diperoleh kelompok masyarakat, ketimbang pribadi, yayasan atau perusahaan perorangan.
“Saya melihat kalau itu yang dipakai maka tidak akan menimbulkan monopoli yang besar. Oke, mungkin satu atau dua dapur (MBG dikelola yayasan) tidak masalah. Tetapi, kalau sampai 41 dapur itu sudah terlalu mencolok,” tuturnya saat dikonfirmasi wartawan.
Prof Aminuddin menilai, bila KMP yang sudah beberapa aktif di daerah setelah diresmikan akan jauh lebih bermanfaat bila diberdayakan, karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat terutama penyediaan bahan bakunya oleh anggota koperasi.
Dari informasi yang diperoleh, untuk pembangunan satu unit SPPG MBG menghabiskan anggaran antara Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar termasuk perlengkapan dapur serta peralatan pendukungnya. Jika dikalikan 41 dapur SPPG itu maka anggaran dikeluarkan bisa mencapai Rp60 miliar lebih.
Sebelumnya, Pembina Yayasan Yasika Group Yasika Aulia Ramadhani menyebutkan saat peresmian SPPG MBG di Kabupaten Bone, pihaknya sudah mendirikan 41 SPPG MBG di sejumlah daerah di untuk memenuhi permintaan Badan Gizi Nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut satu yayasan mitra MBG maksimal mengelola 10 dapur atau SPPG di provinsi yang sama. Hal tersebut untuk merespons beberapa laporan yang menyebutkan ada oknum yayasan memiliki puluhan SPPG dalam satu wilayah.
“BGN telah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 dapur untuk provinsi yang sama. Jadi, kalau dia pindah provinsi hanya lima, itu sudah pasti, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi, itu kita sudah batasi,” katanya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Sumber: republika.co.id