Hujan deras membuat tenda-tenda pengungsi di Gaza terendam. Sementara di Afrika Selatan, ada 153 warga Palestina datang tanpa dokumen jelas. Pesawat mereka terbang dari Israel.
Warga Gaza tetap menderita sementara pemimpin beberapa negara akan membuat keputusan baru soal wilayah itu. Pada Senin (17/11/2025), Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan membahas sejumlah rancangan resolusi baru soal Gaza.
Isinya antara lain soal pengelolaan Gaza di masa depan. Ada versi Amerika serikat, ada versi Rusia, ada pula versi sejumlah negara lain.
Dalam rancangan resolusi versi AS, ada usulan soal pembentukan dewan pengelola sementara untuk Gaza. Mayoritas anggota dewan merupakan pemimpin atau tokoh dari luar Palestina.
Usulan kontroversial lain adalah pelucutan senjata di Gaza. Usulan itu akan merumitkan peran pasukan penjaga perdamaian yang akan diterjunkan ke Gaza.
Jika Indonesia jadi terlibat dalam pasukan itu, Indonesia harus ikut melucuti senjata di Gaza. Hal bisa membuka potensi konflik antara pasukan Indonesia dan pemegang senjata di Gaza.
Di sisi lain, Indonesia telah menyiapkan pengiriman pasukan ke Gaza. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penyiapan setidaknya 20.000 orang untuk bergabung dengan pasukan perdamaian di Gaza. Mayoritas terkait layanan kesehatan dan konstruksi di Gaza.
Tenda bocor
Beberapa hari terakhir, hujan deras dan angin kencang melanda Gaza. ”Saya menghabiskan sepanjang hari untuk mengeluarkan air dari tenda. Air menggenang beberapa sentimeter dan tidak ada drainase yang bisa membantu mengalirkan,” kata salah satu pengungsi, Bassil Naggar, Sabtu (15/11/2025), di Al-Muwasi.
Tenda itu dibelinya dua pekan lalu seharga 712 dollar AS atau hampir Rp 12 juta. Tenda lamanya sudah tipis setelah dipakai berbulan-bulan. Kini, hujan bisa membuat tenda-tenda itu terendam sampai 30 sentimeter.
Upaya pengungsi menggali parit darurat di pinggiran tenda tidak banyak membantu. Sebab, tanpa saluran pembuangan memadai, air hanya akan berputar-putar di sekitar tenda lalu merendam tenda-tenda pengungsi.
PBB menyebut, 425.000 orang mengungsi di Al-Muwasi. Mayoritas tinggal di tenda darurat. Sebelum Israel menyerbu Gaza pada 8 Oktober 2023, Al-Muwasi padang pasir nyaris tanpa bangunan dan fasilitas apa pun. Pada 2024, kawasan itu jadi pusat pengungsian yang dipenuhi tenda.
Sejak serbuan, Israel melarang barang masuk ke Gaza. Sebelum serbuan pun, sebenarnya Israel telah membatasi pasokan aneka hal ke Gaza. Sebab, kecuali Rafah, semua pintu perlintasan ke Gaza harus lewat wilayah pendudukan Israel.
Kini, sudah hampir 1,5 bulan gencatan senjata diberlakukan di Gaza dan arus barang mulai kembali mengalir. Tenda dan perangkat pendukungnya termasuk yang diizinkan masuk.
Sejak menyerbu Gaza, Israel telah membunuh hampir 70.000 warga Gaza dan melukai ratusan ribu lainnya. Jumlah korban dikhawatirkan lebih banyak. Sebab, ada ribuan warga Gaza tidak pernah diketahui nasibnya sejak serangan Israel. Sebagian dikhawatirkan tertimbun di bawah puing bangunan yang hancur akibat pengeboman Israel.
Sebagian lagi akhirnya bisa keluar Gaza dengan berbagai cara dan alasan. Walakin, keluar dari Gaza atau Tepi Barat ternyata bukan berarti masalah selesai. Hal itu antara lain dialami 153 warga Palestina di Johannesburg, Afrika Selatan.
Kota yang akan jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 22-23 November 2025 itu kedatangan pesawat sewaan pada Kamis lalu. Isinya, warga Palestina tanpa dokumen perjalanan sah sehingga tidak bisa segera turun pesawat.
Mereka ditahan kepolisian perbatasan Afrika Selatan selama 12 jam di dalam pesawat. Sebab, di paspor mereka tidak ada stempel keberangkatan atau kertas tanda orang telah melewati Israel.
Mereka baru boleh turun dari pesawat, Kamis malam, dan diberi visa selama 90 hari untuk mencari suaka setelah badan amal Gift of the Givers menjamin penyediaan akomodasi bagi mereka. Dari 153 orang itu, hanya 130 yang masuk ke Afrika Selatan. Sementara 23 orang lainnya melanjutkan perjalanan ke tujuan lain.
Presiden Cyril Ramaphosa menduga mereka diusir dari Gaza. Meski menerima mereka masuk ke Afsel atas dasar rasa iba, Ramaphosa menegaskan, pihaknya akan menyelidiki siapa dalang di balik pengiriman warga Gaza ini. ”Mereka orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana secara misterius dimasukkan ke dalam pesawat yang sempat singgah di Nairobi (Kenya) dan sampai di sini,” kata Ramaphosa.
Tidak disebutkan siapa yang menyewa pesawat carteran tersebut. Namun, seorang pejabat militer Israel mengatakan, ada organisasi bernama Al-Majd yang mengatur perjalanan mereka dari Gaza ke Afsel. Tidak jelas siapa pengelola organisasi itu.
Israel mengawal bus-bus yang diorganisasi Al-Majd yang membawa warga Gaza dari titik pertemuan di Jalur Gaza ke persimpangan Karem Shalom. Kemudian, bus-bus dari Al-Majd menjemput mereka dan dibawa ke Bandara Ramon di Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, pesawat sewaan itu dioperasikan perusahaan Afsel, Global Airways. Sementara penumpangnya boleh berangkat setelah Israel mengklaim negara lain setuju menerima kedatangan warga Palestina itu.
Pernyataan Presiden Ramaphosa mengindikasikan, Afsel tidak pernah menyetujui menerima kedatangan itu. Sebab, Afsel menerapkan prinsip warga Palestina tidak boleh meninggalkan negara mereka dengan dalih apa pun. Kalau sampai pergi, mereka berpeluang besar tidak akan pernah bisa kembali ke Palestina.
Sementara Israel, dengan cara apa pun, terus mengeluarkan warga Palestina dari wilayah Palestina. Lalu, wilayah yang ditinggalkan itu dikuasai Israel dan dijadikan permukiman bagi Yahudi.
Data di Afsel menunjukkan, bukan kali ini saja ada rombongan pengungsi Palestina ke Israel. Menurut pendiri Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, sebelumnya juga ada pesawat yang membawa 176 warga Palestina dan mendarat di Johannesburg pada 28 Oktober 2025. Beberapa penumpangnya kemudian diberangkatkan ke negara lain.
Kedutaan Besar Palestina di Afsel menjelaskan perjalanan kedua kelompok ini diatur oleh organisasi yang tidak terdaftar dan menyesatkan.
”Mereka mengeksploitasi kondisi kemanusiaan warga Gaza, menipu keluarga, mengumpulkan uang dari mereka, dan memfasilitasi perjalanan mereka dengan cara yang tidak teratur dan tidak bertanggung jawab,” sebut pernyataan dari kedubes Palestina itu.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengapresiasi Afsel. Sebab, Afsel bersedia menerima warga Palestina meski mereka tak punya dokumen perjalanan yang sah dan tanpa koordinasi dengan otoritas Afsel.
Mereka memperingatkan, siapa pun yang menipu dan menghasut warga Palestina untuk pindah akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal perdagangan manusia.
Palestina mengimbau keluarga-keluarga Palestina, terutama yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati terhadap jaringan perdagangan manusia dan entitas tidak resmi dan tidak terdaftar. Semua itu demi keselamatan mereka.
Sikap Afsel yang awalnya menolak warga Gaza turun dari pesawat itu sempat memicu kritik keras dari organisasi-organisasi nonpemerintah. Pasalnya, mereka berada di dalam pesawat dalam kondisi sangat panas dan tidak ada makanan atau air minum.
Sooliman menceritakan warga Gaza yang ada di pesawat tidak tahu ke mana mereka akan pergi. Orang-orang itu tidak diberi makanan selama dua hari perjalanan ke Johannesburg.
Loay Abu Saif, salah satu penumpang pesawat ke Afsel, mengaku tidak tahu mereka dibawa ke mana. Sepanjang perjalanan, mulai dari keluar dari Gaza sampai ke Afsel, yang memakan waktu 24 jam itu penuh penderitaan.
Ia mengaku tidak tahu kelompok apa yang mengevakuasi mereka. Dari cerita Saif kepada Al Jazeera, diketahui bahwa militer Israel memfasilitasi pemindahan kelompoknya melalui bandara Israel. Saif baru tahu kalau mereka akan ke Afsel saat mereka transit dan ganti pesawat di Nairobi, Kenya.
Saif menceritakan, perjalanan mereka ini dimulai saat istrinya mendaftarkan sekeluarga ke lembaga nirlaba bernama Al-Majd Europe. Lembaga itu disebut berkantor pusat di Jerman dan punya cabang di Jerusalem. Al-Majd Europe mengiklankan formulir pendaftaran mereka di media sosial.
Saif menduga keluarganya terpilih karena lembaga itu mengutamakan keluarga dengan anak-anak. Mereka juga butuh keluarga yang masih punya dokumen perjalanan Palestina yang sah untuk mendapatkan izin keamanan dari Israel.
Tidak diberi tahu kapan mereka akan meninggalkan Gaza. ”Mereka hanya bilang, kami akan diberi tahu sehari sebelumnya,” ujarnya.
Lembaga itu juga mengimbau Saif dan keluarga untuk tidak membawa tas atau barang bawaan pribadi apa pun kecuali dokumen yang relevan. Biaya yang harus dibayarkan 1.400-2.000 dollar AS per orang. Bayi sampai orangtua biayanya sama. Setelah mereka terpilih untuk diberangkatkan, Saif dan keluarganya diangkut dengan bus dari Rafah di Gaza ke pelintasan Karem Abu Salem.
Dokumen perjalanan mereka tidak cap oleh otoritas Israel. Ia mengira ini hanya prosedur rutin karena tidak ada juga petugas perbatasan Palestina di Gaza. ”Al-Majd Europe juga janji mereka akan bantu keluarga saya selama satu atau dua minggu. Setelah itu baru kami diminta untuk mandiri. Sekarang saya tidak tahu bagaimana nasib kami,” kata Saif.
Sumber: kompas.id