6.000 PPPK Butta Salewangang di Ujung Tanduk, 410 PPPK Palopo Sudah 5 Bulan Belum Digaji
Mulai 2027, pemerintah pusat akan memberlakukan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan ini pun menjadi ancaman bagi keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Maros mencapai 38 persen. Angka itu melampaui batas yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara […]
6.000 PPPK Butta Salewangang di Ujung Tanduk, 410 PPPK Palopo Sudah 5 Bulan Belum Digaji Read More »










