Kemenkeu Anggarkan Rp 5,11 Triliun untuk Karhutla, Realisasi Baru Rp 1,17 Triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Hingga Oktober, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 1,17 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Di luar penanganan karhutla, pemerintah juga meningkatkan anggaran penanggulangan bencana pada 2026. Salah satu alokasinya ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana pada akhir 2025.

Suahasil mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara sebesar Rp 50,84 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 30 triliun untuk pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi serta Rp 8,5 triliun untuk berbagai kegiatan pendukung.

“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara, dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026,” kata dia.

Selain melalui belanja pemerintah pusat, pemerintah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera bagian utara mencapai Rp 30,78 triliun. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp 20 triliun yang akan direalisasikan pada November dan Desember.

Pemerintah juga menyediakan anggaran untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah lainnya. Secara keseluruhan, pagu anggaran penanggulangan bencana pada 2026 mencapai Rp 59,35 triliun.

“Totalnya adalah Rp 59,35 triliun dengan realisasi Rp 33,69 triliun per 10 November,” ujar Suahasil.

Prabowo Jamin Pendidikan Anak Petugas Gugur Tangani Karhutla

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menjamin masa depan keluarga dan pendidikan anak-anak petugas serta relawan yang gugur saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli seusai menghadiri penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa dan penyerahan santunan kepada keluarga relawan, petugas, serta tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

“Pak Presiden memastikan negara hadir memberikan penghargaan dengan memberikan gelar dan juga jaminan terhadap kehidupan masa depan keluarga dan anak-anak para syuhada yang gugur dalam penanggulangan bencana tersebut,” kata Raja Juli. Ia mengatakan, Prabowo menyadari bahwa penghargaan negara tidak dapat menggantikan kehilangan anggota keluarga yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan.

“Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengganti apa yang telah hilang, terutama jiwa raga para relawan dan petugas yang gugur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya. Meski demikian, pemerintah berkomitmen memastikan keluarga yang ditinggalkan memperoleh kehidupan yang layak melalui jaminan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Secara khusus, Prabowo menjamin biaya pendidikan anak-anak petugas dan relawan yang gugur akan ditanggung negara hingga jenjang pendidikan tertinggi. “Pendidikan sampai ke jenjang tertinggi, apa pun anak-anak syuhada para korban tersebut akan ditanggung oleh negara,” kata Raja Juli.

Ia menambahkan, pemberian tanda kehormatan merupakan bentuk apresiasi negara atas pengorbanan petugas dan relawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi keselamatan masyarakat. Raja Juli kembali menegaskan, pemerintah akan memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para petugas dan relawan dalam menjaga keselamatan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sumber: Republika.co.id

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *