Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta camat dan lurah bergerak aktif menggerakkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang penilaian Adipura 2026.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Munafri mengatakan, sistem penilaian Adipura saat ini mengalami perubahan.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat wilayah perlu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.
Dia mengingatkan, kebersihan kota tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika penilaian Adipura semakin dekat.
Menurutnya, pola kerja seperti itu membuat pengerahan tenaga dan anggaran tidak berjalan efektif.
Munafri ingin kebersihan menjadi budaya masyarakat yang diterapkan setiap hari.
Untuk mewujudkannya, dia meminta gerakan menjaga lingkungan dimulai dari lingkup terkecil, yakni RT dan RW.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun,” ujarnya.
Melalui kompetisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menjaga konsistensi kebersihan lingkungan.
“Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya.
Munafri juga meminta camat dan lurah tidak sekadar menjalankan fungsi pengawasan.
Mereka harus turun langsung menggerakkan perangkat wilayah dan memastikan kondisi kebersihan di masing-masing lingkungan.
Dia menegaskan, persoalan kebersihan bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun petugas kebersihan.
Seluruh perangkat daerah dan pengelola fasilitas publik harus mengambil bagian.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk Perumda Pasar, pengelola fasilitas umum, kawasan permukiman, perkantoran, hingga masyarakat,” imbuhnya.
Secara khusus, Munafri meminta Perumda Pasar memperhatikan kebersihan dan penataan pasar tradisional.
Pasalnya, pasar menjadi salah satu kawasan yang memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah.
“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Munafri turut memaparkan bobot sejumlah komponen penilaian Adipura.
Tempat pemrosesan akhir (TPA) memiliki bobot 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pasar 8 persen, pertokoan 3,2 persen, dan perkantoran 2,12 persen.
Dia menyebut pembenahan TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, menjadi salah satu pekerjaan besar yang telah dilakukan Pemkot Makassar. Sistem pengelolaan sampah secara bertahap diarahkan dari open dumping menuju sanitary landfill.
Pembenahan tersebut meliputi penataan dan pemadatan timbunan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, serta perbaikan kolam penampungan air lindi dan saluran drainase.
Meski demikian, Munafri meminta perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada TPA.
Penanganan TPS liar, kebersihan permukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, dan fasilitas umum juga harus ditingkatkan.
Dia mengakui, pada penilaian sebelumnya Makassar belum berhasil meraih Adipura dan justru menerima sanksi administratif terkait pengelolaan sampah.
Namun, pemerintah kini telah berhasil keluar dari sanksi tersebut.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” tambah Munafri.
Sumber: Tribunnews.com