Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam terbatas di sejumlah kota, termasuk Paris, Lille, dan Nice, setelah kerusuhan dan penjarahan melanda berbagai wilayah pada akhir pekan. Kebijakan ini diambil untuk memulihkan ketertiban umum setelah aksi demonstrasi yang dipicu persoalan biaya hidup dan pendidikan berubah menjadi kekerasan.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan pemerintah akan menerapkan pembatasan secara lokal dan terbatas sesuai dengan tingkat ancaman keamanan di masing-masing wilayah. Pemerintah belum berencana memberlakukan jam malam secara menyeluruh di seluruh kota.
Dikutip dari The Guardian, Senin (19/10/2026), kepolisian Paris menetapkan larangan berkumpul dan demonstrasi di sejumlah kawasan mulai pukul 20.00 waktu setempat. Jam malam juga diberlakukan mulai pukul 23.00 hingga 06.00 di sekitar Place de la République dan kawasan perbelanjaan Les Halles.
Di sejumlah kota di Prancis utara, termasuk Lille, Douai, Wattignies, dan Denain, jam malam bagi anak di bawah umur diberlakukan mulai pukul 20.00 hingga 06.00 selama dua malam. Pembatasan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah lain, termasuk Nice dan Lyon.
Lecornu menegaskan pemerintah bertekad memulihkan keamanan setelah kerusuhan menyebabkan kerusakan bangunan publik dan tempat usaha. Ia menyatakan pemerintah akan mengambil langkah sesuai kebutuhan di lapangan, sementara kemungkinan pemberlakuan keadaan darurat tetap terbuka apabila situasi memburuk.
“Tekad saya untuk memulihkan ketertiban umum tidak tergoyahkan,” ujar Lecornu setelah rapat darurat pemerintah, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Polisi Kehilangan Kendali
Pemberlakuan jam malam dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengakui aparat kepolisian kehilangan kendali di sejumlah kota ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan.
Nuñez mengatakan persiapan aparat belum memadai untuk menghadapi skala demonstrasi dan kelompok perusuh yang terorganisasi. Ia mengakui adanya kelemahan dalam mengantisipasi perkembangan situasi, termasuk dalam pengerahan personel dan pengumpulan informasi intelijen.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan sekitar 200 ribu orang akan mengikuti demonstrasi. Namun, jumlah peserta dilaporkan mencapai lebih dari 500 ribu orang di berbagai wilayah Prancis.
Sekitar 60 ribu personel kepolisian dan aparat keamanan telah dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Meski demikian, jumlah personel itu dinilai belum cukup untuk mengendalikan kekerasan yang terjadi di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Marseille, dan Lyon.
Nuñez mengatakan besarnya kerusakan yang terjadi membuat dirinya merasa bertanggung jawab. Ia bahkan menawarkan pengunduran diri kepada Presiden Emmanuel Macron.
Namun, Macron menolak permintaan tersebut dengan alasan perlunya menjaga kesinambungan kepemimpinan aparat keamanan di tengah situasi yang belum sepenuhnya terkendali.
Sebagai gantinya, Macron meminta Nuñez memastikan transparansi mengenai kelemahan perencanaan dan intelijen yang berkontribusi terhadap kerusuhan. Presiden juga memerintahkan penerapan metode operasional baru untuk mencegah penjarahan dan mengendalikan kelompok perusuh.
Kerusuhan yang terjadi pada akhir pekan menjadi salah satu gelombang kekerasan perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan AFP, lebih dari 2.500 orang ditangkap selama rangkaian kerusuhan tersebut. Sementara itu, hampir 1.000 personel kepolisian dan gendarmerie dilaporkan mengalami luka-luka.
Sejumlah gedung publik diserang dan dibakar. Ribuan tempat usaha juga terdampak perusakan dan penjarahan. Di Paris, sekitar 30 toko dilaporkan menjadi sasaran pada Ahad, menurut Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire.
Kerusakan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai ratusan juta euro. Pelaku usaha mendesak pemerintah memberikan perhatian terhadap dampak kerusuhan, terutama bagi pemilik toko yang kehilangan barang dagangan dan mengalami kerusakan bangunan.
Menteri Kehakiman Gérald Darmanin menyoroti pentingnya intelijen dalam mencegah kekerasan. Menurut dia, informasi yang akurat diperlukan agar aparat dapat mengantisipasi potensi kerusuhan dan menentukan langkah pengamanan secara efektif.
Pemerintah juga menegaskan perlunya membedakan demonstran yang menyampaikan tuntutan secara damai dengan pihak yang melakukan pembakaran, perusakan, dan penjarahan.
Gelombang demonstrasi tersebut bermula dari aksi pelajar sekolah menengah yang memprotes kondisi pendidikan, termasuk kekurangan guru, ruang kelas yang padat, serta minimnya investasi untuk memperbaiki fasilitas sekolah.
Dalam beberapa pekan, aksi itu meluas dengan melibatkan guru, orang tua, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan kemudian berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap kenaikan biaya hidup dan kebijakan pemerintah.
Situasi semakin memanas ketika sejumlah kelompok memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan kekerasan. Bentrokan dengan aparat, pembakaran bangunan, dan penjarahan toko terjadi di berbagai wilayah.
Dalam pidato kepada masyarakat pada Ahad, Macron mengecam kekerasan yang terjadi. Namun, ia juga mengakui adanya keresahan masyarakat dan menekankan perlunya membedakan tuntutan yang sah dari tindakan kriminal.
Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons persoalan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Pemberlakuan jam malam terbatas menjadi salah satu langkah awal untuk mencegah kerusuhan susulan. Pemerintah juga menghadapi tuntutan agar melakukan evaluasi terhadap kinerja kepolisian dan intelijen, sehingga demonstrasi berikutnya tidak kembali berkembang menjadi kekerasan berskala luas.
Sumber: Republika.co.id