Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut guru, orang tua siswa, wartawan hingga LSM sebagai pihak yang membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial menuai sorotan.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY, Didik Wardaya, menilai pernyataan tersebut kurang bijak, terutama karena guru disebut sebagai salah satu pihak yang dianggap membuat kegaduhan terkait program MBG. Tanggapan itu disampaikan Didik setelah potongan video pernyataan Sudaryono beredar di berbagai akun media sosial.
“Saya kira kok kurang bijak, kok langsung menyalahkan guru, menyalahkan orang tua, terutama guru ya, kemudian langsung disalahkan seperti itu. Kalau saya kurang sepakat kalau misalnya penyebab kegaduhan guru,” kata Didik, Selasa (15/9/2026).
Guru Tetap Jalankan Tugas Utama
Didik menjelaskan tugas utama seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Meski dalam pelaksanaan MBG guru mendapat tugas tambahan untuk mengamati, mencicipi hingga membantu memastikan makanan terdistribusi, menurutnya guru tetap berupaya menjalankan tugas utama dengan baik.
Ia mengatakan tugas tambahan tersebut umumnya dilakukan oleh guru yang sedang tidak memiliki jadwal mengajar.
“Guru itu pada dasarnya patuh kok. Sampai saat ini belum ada aduan soal MBG, artinya belum mengganggu tugas utama guru. Karena mungkin yang melakukan adalah guru yang tidak sedang mengajar. Nah repotnya kalau sekolah yang gurunya kurang,” terangnya.
Didik menambahkan, hingga saat ini PGRI DIY belum menerima aduan dari guru mengenai pelaksanaan MBG yang mengganggu tugas utama mereka.
PGRI: Media Sosial Bikin Informasi Cepat Menyebar
Menurut Didik, ramainya pembahasan mengenai MBG di media sosial tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan guru.
Ia menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dari berbagai lapisan masyarakat dapat tersebar dengan cepat.
“Karena dunia sekarang, media sosial sudah berkembang sedemikian rupa. Artinya kan berita gampang tersebar, informasi begitu gampang diserap. Itu yang menyebabkan (MBG ramai diperbincangkan di media sosial). Kalau saya kurang sepakat kalau penyebab kegaduhan itu guru,” imbuhnya.
Wali Murid di Sleman: Pernyataan Kepala BGN “Jahat Banget”
Sorotan terhadap pernyataan Sudaryono juga datang dari wali murid di Sleman. Perwakilan wali murid di Sleman, Baharuddin Kamba, menilai pernyataan Kepala BGN tersebut justru menyudutkan orang tua yang sebelumnya mengalami langsung persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Kamba, orang tua, guru, wartawan dan LSM semestinya tidak ditempatkan sebagai pihak yang membuat kegaduhan ketika menyampaikan persoalan di lapangan.
“Pernyataan dari Kepala BGN yang terkesan menyalahkan orang tua, guru, wartawan dan LSM, menurut saya itu jahat banget. Karena sudah jadi korban dari menu MBG yang menyebabkan keracunan massal malah justru disalahkan,” kata Kamba, Selasa (15/9/2026).
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) itu juga mempertanyakan pernyataan Sudaryono yang menyebut kondisi di lapangan secara umum tidak menunjukkan adanya persoalan dengan program MBG. Menurut Kamba, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan berbagai kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
“Karena faktanya di lapangan terjadi keracunan massal di berbagai daerah termasuk di DIY yang diduga berasal dari menu MBG,” katanya.
Kamba: Keracunan MBG Bukan Persoalan Politik
Kamba menegaskan berbagai kasus keracunan yang terjadi setelah konsumsi makanan MBG tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan kepentingan politik. Ia menilai laporan dari orang tua, guru, wartawan maupun LSM justru merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, Kepala BGN seharusnya mengapresiasi berbagai kritik dan temuan yang disampaikan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi.
“Justru sebaliknya, Kepala BGN seharusnya berterima kasih kepada guru, orang tua, wartawan dan LSM karena fakta yang disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik atas ketidakbecusan dari program ini,” ujar Kamba.
Serukan Sekolah dan Orang Tua Berani Tolak MBG
Lebih lanjut, Kamba menyerukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, khususnya terkait perlindungan kesehatan anak-anak. Ia bahkan mendorong sekolah, orang tua hingga organisasi masyarakat keagamaan untuk berani menolak program tersebut dengan menyiapkan makanan dari rumah.
“Sudah saatnya sekolah dan orangtua termasuk ormas keagamaan untuk berani menolak MBG, dengan membawa bekal dari rumah masing-masing,” ujarnya.
Sudaryono Sebut Polemik MBG Bernuansa Ideologis dan Politis
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menyatakan secara keseluruhan masyarakat di tingkat bawah tidak memiliki masalah dengan program MBG. Menurutnya, polemik justru lebih ramai terlihat di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @dardardar_30.
“Saya bukan ngeluh, sekali lagi ini hanya cerita kondisi aja. MBG secara keseluruhan kalau anda lihat di bawah, itu orang itu nggak ada masalah sama MBG. Ini yang rame di sosmed,” ujar Sudaryono.
Ia kemudian menyebut ramainya pembahasan MBG di media sosial berkaitan dengan kepentingan ideologis dan politik.
“Kenapa ramai? Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono.
Sumber: TribunTrends.com