Gerakan kaum muda yang dipimpin Cockroach Janta Party atau Partai Kecoak berhasil membuat Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah gelombang unjuk rasa selama dua bulan. Aksi itu dihentikan saat pemerintah disebutkan menerima seluruh tuntutan mereka.
Tuntutan itu, antara lain, reformasi sistem pendidikan dan ujian. Mereka juga menuntut kompensasi bagi keluarga siswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah skandal kebocoran soal. Tuntutan lainnya adalah jaminan tidak ada tindakan hukum terhadap peserta aksi.
Pradhan mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial X, Sabtu (25/7/2026). Keputusan itu menjadi kemenangan besar bagi gerakan Kecoak yang menggelar demonstrasi, aksi duduk, dan mogok makan di New Delhi serta sejumlah kota lain di India.
”Saya sangat menghormati aspirasi, perasaan, dan harapan sah kaum muda negara ini,” tulis Pradhan.
Selama lebih dari 12 tahun Perdana Menteri India Narendra Modi berkuasa, Pemerintah India sangat jarang memenuhi desakan publik. Sebelumnya, pada 2021, pemerintah mencabut undang-undang pertanian kontroversial setelah aksi petani selama setahun.
Kabar pengunduran diri Pradhan disambut dengan perayaan oleh ribuan orang yang bertahan di lokasi protes di Jantar Mantar, New Delhi, selama lebih dari sebulan. Mereka saling berpelukan, berbagi manisan, dan mengibarkan bendera India.
Selama gelombang aksi mereka sepekan terakhir, dukungan publik terlihat dari banyaknya kiriman makanan dan minuman kepada peserta. Berbagai aksi jenaka saat pengunjuk rasa dikejar polisi marak di media sosial.
Prachi Kumar, pegawai perusahaan yang mengikuti protes, mengatakan, pengunduran diri Pradhan diperlukan untuk memulihkan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. ”Ini harus dilakukan. Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Gerakan Partai Kecoak (CJP) menyatakan kemenangan melalui X. ”Demokrasi menang!” tulis CJP.
Sebutan ”kecoak” bermula dari ucapan Ketua Mahkamah Agung India Surya Kant yang menyamakan sebagian kaum muda penganggur dengan kecoak. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke (30), kemudian membalik ejekan itu menjadi nama gerakan satir Partai Kecoak.
”Ingat, jangan macam-macam dengan kecoak,” kata lulusan Universitas Boston, Amerika Serikat, itu dalam pernyataan tertulis setelah Pradhan mundur.
Setelah menyatakan seluruh tuntutan akan dipenuhi pemerintah, Partai Kecoak meminta seluruh peserta meninggalkan lokasi protes. Namun, sejauh ini, Pemerintah India belum memberi pernyataan resmi soal memenuhi tuntutan.
Sebelumnya, Partai Kecoak juga menuntut tindakan terhadap kepolisian. Mereka menilai, polisi menggunakan kekuatan berlebihan saat membubarkan massa.
Puluhan demonstrans dilaporkan terluka dan sejumlah lainnya sempat ditangkap. Foto-foto dan video memperlihatkan peserta aksi dipukul, diseret, dan disemprot meriam air serta bom air mata.
Ujian bocor
Unjuk rasa Partai Kecoak dipicu dugaan kebocoran soal dan berbagai penyimpangan dalam National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), ujian masuk nasional perguruan tinggi kedokteran di India. Kebocoran soal di NEET terungkap pada Mei 2026.
Sebanyak 13 orang ditangkap, terdiri dari guru, dokter, dan perantara di pusat bimbingan belajar. Dampaknya, pengumuman hasil ujian dibatalkan dan peserta diperintahkan mengikuti ujian ulang pada Juni.
Dampaknya, menurut Partai Kecoak, 21 siswa meninggal akibat bunuh diri setelah kekacauan ujian. Tingginya angka kematian menjadi pendorong CJP untuk protes.
Salah satu siswa yang meninggal adalah Sheikh Sana (19), sehari sebelum ujian ulang. Ia meninggalkan pesan tertulis berisi permintaan maaf. Ayah Sana, yakni Sheikh Jaffar Hussain, mengatakan, putrinya tidak sanggup menghadapi kemungkinan harus kembali menjalani ujian yang sangat kompetitif.
”Ketakutan membunuhnya. Ketakutan menghadapi NEET ulang,” katanya di lokasi protes Jantar Mantar, New Delhi.
Persaingan masuk perguruan tinggi kedokteran di India sangat ketat. Tahun ini, NEET diikuti sekitar 2 juta siswa. Berdasarkan data pemerintah, hanya sekitar 6 persen peserta ujian yang memperoleh tempat di perguruan tinggi kedokteran.
Keluarga Sana dan keluarga dua siswa lain mengikuti aksi unjuk rasa. Rajesh Kumar, petani dari Distrik Jhunjhunu, Negara Bagian Rajasthan, mengatakan, putranya Pradeep (22) bunuh diri pada 15 Mei, beberapa hari setelah pengumuman hasil ujian dibatalkan.
Bercita-cita menjadi dokter sejak kecil, Pradeep pindah ke Sikar, salah satu pusat bimbingan belajar, untuk mempersiapkan ujian. Kumar telah menjual tanah senilai 2,8 juta rupee dan meminjam 1,1 juta rupee dari bank untuk membiayai persiapan ujian putranya. ”Kami petani dan hampir tidak berpendidikan, tetapi anak saya selalu ingin menjadi dokter,” kata Kumar.
Ia menyalahkan kegagalan sistem. Ia mengatakan tidak akan melarung abu putranya ke Sungai Gangga, bagian dari upacara kematian Hindu, sebelum Pradhan mundur.
CJP dan Partai Kongres, partai oposisi, menuntut kompensasi bagi keluarga siswa yang meninggal. Namun, Kumar mengatakan tidak mencari uang dari pemerintah. ”Saya ingin pertanggungjawaban,” katanya.
Korban lainnya ialah Kahaan Patel (17), dari Gujarat, negara bagian asal Modi. Ia meninggal beberapa hari sebelum ujian ulang. Ayahnya, Prashant Patel, mengatakan, putranya ingin belajar kedokteran dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.
Kahaan kembali belajar setelah ujian ulang diumumkan, tetapi tidak mampu menghadapi ketidakpastian. ”Dia tidak mampu berjuang lagi, jadi dia mengakhirinya,” katanya.
Polisi di Rajasthan, Telangana, dan Gujarat mencatat, ketiga kematian tersebut sebagai kasus bunuh diri. Namun, penyelidikan masih berjalan dan polisi tidak menyimpulkan penyebab yang melatarbelakanginya.
Meluas
Modi menyatakan prihatin terhadap kebocoran tersebut. Ia menjanjikan tindakan tegas, termasuk membawa pelaku ke pengadilan jalur cepat. ”Saya tahu kebocoran soal bukanlah persoalan biasa. Bagi jutaan siswa serta wali mereka, ini menyakitkan,” kata Modi dalam pesan video.
Sebelum dikabarkan memenuhi seluruh tuntutan, Pemerintah India berusaha meredakan kemarahan dengan menjanjikan pengadilan jalur cepat untuk perkara kebocoran soal.
Pemerintah India juga menyatakan akan memperkuat aturan untuk memberantas kecurangan dan korupsi dalam penyelenggaraan ujian. Pekan lalu, sebelum mengundurkan diri, Pradhan mengatakan, pemerintah berkomitmen membahas NEET.
Namun, janji-janji pemerintah tidak memuaskan demonstran. Sebab, janji itu dinilai belum menyentuh pertanggungjawaban pemerintah. Unjuk rasa pun membesar.
Guru Universitas Delhi, Nandita Narain, mengatakan, kemarahan yang menumpuk selama beberapa waktu akhirnya muncul ke permukaan. Protes mencerminkan tekanan yang dihadapi siswa dalam sistem pendidikan India.
Protes yang semula menuntut reformasi pendidikan kemudian meluas menjadi ungkapan kekecewaan terhadap pengangguran, akuntabilitas pemerintah, dan sempitnya kesempatan ekonomi. Pelajar, mahasiswa, pekerja profesional, keluarga siswa, dan aktivis ikut bergabung.
Protes berkembang menjadi luapan frustasi kaum muda di India yang merasa dicurangi di ujian dan susah mencari kerja. Saat ini, populasi anak muda India berusia di bawah 35 tahun sangat besar, sekitar 65 persen.
Skandal ujian dinilai mematahkan harapan sebagian besar warga India. Bagi banyak keluarga, kelulusan dipandang sebagai jalan memperbaiki ekonomi dan kondisi hidup serta mendongkrak gengsi. Orangtua kerap menghabiskan tabungan atau berutang agar anak-anaknya lolos ujian masuk perguruan tinggi.
Di sisi lain, bahkan saat sudah lulus kuliah, kesempatan kerja bagi kaum muda terbatas. Tingkat pengangguran kaum muda India tercatat 9,9 persen pada 2025, jauh di atas tingkat pengangguran keseluruhan sebesar 3,1 persen.
Aksi CJP memperoleh dukungan besar dari para anggota DPR India dan tokoh partai oposisi. Meskipun sempat dibubarkan, ribuan orang kembali turun ke jalan. Protes ini menjadi salah satu aksi publik terbesar yang dihadapi pemerintahan Modi dalam beberapa tahun terakhir.
Para pengamat politik mengatakan, keresahan yang menyebar ke berbagai wilayah India menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun, protes itu dinilai belum tentu mengikis popularitas Modi. Ia telah berulang kali menghadapi gelombang protes dan kembali terpilih.
Sumber: Kompas.id