Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pascaberakhirnya perang yang sempat memengaruhi kondisi ekonomi dunia.
“Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Airlangga menjelaskan penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II 2026.
Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha.
“Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.
Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut.
Petugas berjalan di gedung Nusantara II yang lengang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Sejumlah pekerja di DPR RI menjalankan kebijakan pemerintah terkait anjuran Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sebagai upaya menekan biaya operasional dan meningkatkan efesiensi termasuk penghematan konsumsi energi dan bahan bakar di tengah situasi konflik timur tengah dan dinamika global. Meski demikian, sejumlah layanan publik esensial tetap berjalan optimal sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat. – (Republika/Thoudy Badai)
Sementara itu, Airlangga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026. Airlangga menyampaikan terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam laporan kepada Presiden, yakni pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), serta mekanisme ekspor komoditas strategis DSI.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait rencana implementasi dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang langsung tanggal 1 Juni besok, dan pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferroaloy yang dilaksanakan oleh DSI,” ujar Airlangga.
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi guna mendukung implementasi kebijakan tersebut. Regulasi yang disiapkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.
Airlangga memastikan seluruh aturan pendukung ditargetkan rampung sebelum kebijakan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026. Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor ekspor komoditas tersebut.
“Yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” kata Airlangga.
Pemerintah sebelumnya membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.
Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional.
Hasil penjualan komoditas tersebut akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi, dengan tetap mengikuti praktik perdagangan internasional yang berlaku. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.
Sumber: Republika.co.id