Pemerintah Aceh Tamiang menyiapkan langkah pemulihan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang terdampak bencana ekologis sekitar lima pekan lalu. Sebab, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Aceh Tamiang maupun Aceh.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perdagangan Aceh Tamiang Ibnu Azis, Jumat (2/1/2026), saat dihubungi dari Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan, melalui dukungan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah menyiapkan Klinik UMKM Bangkit yang akan memberikan pendampingan, suntikan modal, dan penghapusan utang bagi UMKM terdampak. Bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan skala kerugian yang dialami masing-masing pelaku usaha.
Segenap bantuan itu diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Aceh Tamiang, terutama di pusat niaga Pasar Kuala Simpang. ”Dukungan ini diharapkan bisa memberikan semangat untuk para pelaku UMKM atau pedagang kecil agar segera bangkit, menata ulang usaha, dan kembali menggerakkan roda perekonomian daerah,” ujarnya dalam siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain menyiapkan langkah-langkah tersebut, Ibnu menuturkan, pihaknya terus melakukan pembersihan pasar. Hingga 1 Januari 2026, progres pembersihan telah mencapai 90 persen. Kalau kondisi cuaca cerah, pembersihan ditargetkan tuntas pada Sabtu (3/1/2026). ”Upaya pembersihan ini melibatkan lintas sektor, mulai dari dinas daerah terkait, TNI, BNPB, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN),” katanya.
Adapun aktivitas ekonomi di Pasar Kuala Simpang perlahan hidup kembali. Penjual sepatu di Pasar Kuala Simpang, Surahim, mengatakan, usahanya terganggu karena dampak bencana. Sebab, seisi pasar lumpuh karena dipenuhi lumpur sisa material bencana. Akses jalan dari dan menuju pasar pun sempat tidak bisa dilalui.
Akan tetapi, seiring pembersihan material sisa bencana secara rutin, akses jalan dari dan menuju pasar sudah bisa dilalui kembali. Para pedagang pun membersihkan toko masing-masing dan menyelamatkan barang dagangan yang masih tersisa.
Di tokonya, Surahim menyebutkan ada sejumlah barang dagangan yang masih dalam kondisi baik dan layak dijual. Dagangan yang layak jual itu, antara lain sepatu bot karet yang banyak dicari masyarakat, sukarelawan, maupun petugas yang membersihkan material sisa bencana.
Surahim berharap pembersihan segera tuntas agar pasar bisa pulih sepenuhnya. ”Kami berharap pula kepada pemerintah agar memberikan dukungan untuk kebangkitan para pedagang, khususnya keringanan utang modal,” tuturnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh Murthalamuddin menuturkan, dampak bencana sangat memukul perekonomian Aceh. Banyak pelaku UMKM yang terdampak.
Selama ini, UMKM adalah penggerak atau tulang punggung utama ekonomi di Aceh. ”Paling tidak, para pakar memperkirakan perekonomian Aceh merosot hingga 50 persen, terutama di masa-masa awal pascabencana. Nilai kerugiannya diprediksi mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.
Menurut Murthalamuddin, situasi itu dipicu oleh efek domino terputusnya sejumlah akses jalan darat yang menghambat mobilitas masyarakat. Selain itu, banyak toko dan pasar yang lumpuh karena rusak maupun tertimbun material sisa bencana.
Untuk itu, pemulihan dampak bencana harus segera dituntaskan agar perekonomian Aceh tidak terpukul lebih dalam. Salah satu yang paling krusial adalah perbaikan ataupun pemulihan akses jalan dan jembatan yang sempat putus.
Di samping itu, tidak kalah penting ialah pembersihan material sisa bencana, khususnya di toko-toko atau pasar. ”Kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat, perekonomian Aceh akan mengalami kemunduran. Itu berisiko menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” katanya.
Pemulihan jalan nasional
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan, hasil pengerjaan Kementerian Pekerjaan Umum membuat 13 titik ruas jalan nasional di Aceh kembali fungsional hingga 30 Desember 2025. Dengan begitu, target pemulihan akses jalan nasional sudah tercapai.
Ada dua ruas jalan nasional fungsional melalui jalur alternatif, meliputi penghubung Bireuen-Bener Meriah dengan Bener Meriah-Aceh Tengah. Akses itu bisa dilalui melalui jalur alternatif di Jembatan Weihni Enang-Enang dan Jembatan Jamur Ujung.
Selain itu, ruas jalan Genting Gerbang-Simpang Uning, Aceh Tengah, yang bisa dilalui melalui jalur alternatif di Jembatan Titi Merah. ”Jalur Takengon (Aceh Tengah)-Blangkejeren (Gayo Lues) masih dalam proses pemulihan,” tuturnya.
Selebihnya, ruas jalan nasional dari Banda Aceh ke Medan (Sumatera Utara) melalui lintas timur, Banda Aceh-Nagan Raya hingga Medan melalui lintas barat, dan Nagan Raya-Aceh Tengah sudah terhubung. Ruas jalan dari Lhokseumawe ke Aceh Tengah melalui Simpang KKA, Aceh Utara pun sudah terhubung.
Demikian dari Pidie ke Aceh Tengah, ruas jalan itu juga sudah terhubung. ”Pulihnya akses darat utama itu akan mempercepat proses pemulihan aktivitas masyarakat, terutama di sektor energi, kelistrikan, serta komunikasi, seperti di kawasan Bener Meriah dan Aceh Tengah,” ujarnya.
Abdul menyampaikan, pemulihan 361 titik jalan yang dilanda longsoran sudah mencapai 99,72 persen. Ada satu titik longsoran yang masih dikerjakan, yaitu arah Jembatan Weihni Enang-Enang. Sebaliknya, perbaikan 16 jembatan yang mengalami kerusakan sudah tuntas 100 persen.
Rinciannya, 12 jembatan fungsional di lokasi eksisting dan empat jembatan fungsional melalui jalur alternatif, antara lain Weihni Enang-Enang dan Jamur Ujung di Bener Meriah, Titi Merah di Aceh Tengah, serta Krueng Beutong di Nagan Raya. ”Dengan berangsur pulihnya akses jalan dan jembatan tersebut, pemerintah berharap pemulihan di sejumlah sektor bisa tercapai pada pertengahan Januari ini, khususnya di sektor energi,” kata Abdul.
Terlepas dari itu, Abdul menerangkan, pihaknya terus mewaspadai potensi yang dapat mengganggu hasil perbaikan. Setidaknya, perbaikan infrastruktur bisa kembali terganggu oleh faktor cuaca. Apalagi, saat ini, daya tampung saluran air utama sungai dan drainase primer belum pulih seperti sebelum terjadinya bencana.
Oleh karena itu, BNPB tetap melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung percepatan normalisasi sungai di sejumlah lokasi. ”Kalau terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, itu dapat menyebabkan terjadinya luapan air, seperti yang terjadi di tiga kabupaten beberapa waktu lalu. Itu bisa berdampak kepada hasil perbaikan jalan dan jembatan,” ujarnya.
Sumber: kompas.id