Pertikaian diplomatik antara China dan Jepang terkait Taiwan berlanjut. China bersurat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa berisi kritik terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi serta komitmen untuk membela diri. Jepang balik mengecam langkah tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Jepang Maki Kobayashi mengecam klaim China dalam surat bahwa PM Takaichi telah mengubah posisi Jepang terkait krisis Taiwan. Dia lantas menyerukan dialog agar hubungan kedua negara tidak memburuk.
“Saya mengetahui surat itu. Klaim bahwa negara kami telah mengubah posisi sama sekali tidak berdasar,” kata Kobayashi kepada Bloomberg News di sela-sela konferensi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).
Komunike Bersama Jepang-China tahun 1972 mengakui China sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Poin ketiga dari komunike itu menegaskan China dan Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan sementara Jepang menghormati pendirian tersebut.
“Kami telah berulang kali menjelaskan kepada pihak China inti dari pernyataan perdana menteri dan posisi kami yang konsisten,” tutur Kobayashi seraya menyatakan komitmen Tokyo untuk berdialog dengan negara tetangganya.
Senada, Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah surel kepada Reuters mengatakan, komitmen Jepang terhadap perdamaian tidak berubah. Namun, klaim China dalam surat itu “sama sekali tidak dapat diterima”.
Pada 7 November 2025, Takaichi di hadapan parlemen menyebutkan, serangan Beijing ke Taiwan dapat memicu respons militer negaranya. Sebab, ia menganggap situasi itu mengancam keamanan Jepang.
Pernyataan itu telah memicu amarah China. Pejabat China melontarkan ancaman fisik ke Takaichi. Beijing lalu menuntut Takaichi menarik pernyataan tersebut sembari memutus berbagai kerja sama, termasuk imbauan agar warga China tidak pergi ke Jepang, larangan impor boga bahari Jepang, dan pembatalan pertemuan trilateral.
Konferensi G20 di Afrika Selatan tidak dapat menjadi tempat untuk rekonsiliasi China dan Jepang. Perdana Menteri China Li Qiang tidak berencana untuk bertemu Takaichi. Pada saat foto bersama, Sabtu, mereka hanya berdiri terpisah oleh tiga orang.
China memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu, Pemerintah Taiwan ingin agar rakyatnya yang menentukan masa depan pulau tersebut. Adapun Jepang pernah menduduki Taiwan sampai akhir Perang Dunia II.
Surat China
Pada Jumat (21/11/2025), Wakil Tetap China di PBB Fu Cong mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Beijing tampaknya berusaha menggalang dukungan internasional dalam pertikaiannya dengan Jepang.
Dalam surat itu, Fu mengatakan, Takaichi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, norma-norma diplomatik, dan tatanan internasional pascaperang. Takaichi juga melanggar prinsip satu China dan empat dokumen kesepakatan politik antara China-Jepang.
Menurut dia, Jepang sudah berkali-kali menggunakan alasan “situasi mengancam nyawa” untuk melancarkan agresi ke negara lain, termasuk pada tahun 1931. Tokyo bahkan masih mengkampanyekan sejarah yang salah terkait kenyataan Perang Dunia II, misalnya dengan memberi penghormatan kepada tentaranya yang melakukan kejahatan perang.
“Jika Jepang berani mencoba intervensi bersenjata dalam situasi lintas Selat, itu akan menjadi tindakan agresi. China akan dengan tegas menjalankan hak membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional serta dengan teguh mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya,” kata Fu.
Pada akhir suratnya, Fu menyerukan agar Jepang sebagai negara yang kalah perang berefleksi atas sejarah. Dia juga meminta Tokyo untuk menghormati komitmen politik terkait isu Taiwan.
Pada hari yang sama, Kedutaan Besar China di Jepang turut mengunggah di X bahwa Beijing berhak melakukan aksi militer langsung tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB jika Jepang mengambil langkah apa pun menuju agresi baru. Unggahan ini mengutip klausul Piagam PBB mengenai “negara musuh” selama PD II, meski tanpa penjelasan lebih lanjut.
Sebelumnya, Fu juga menyebut Jepang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dia menyampaikan hal itu dalam rapat pleno Majelis Umum PBB tentang reformasi DK PBB pada 18 November 2025.
Dukungan Taiwan
Sementara China-Jepang ribut, Taiwan menunjukkan dukungan untuk Jepang. Pekan ini, Taiwan telah menunjukkan sejumlah sikap pro-Tokyo.
Presiden Taiwan Lai Ching-te mengunggah foto di berbagai media sosial yang menunjukkan dia bersiap menyantap menu makan siang susyi, makanan khas Jepang. Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengajak warga Taiwan untuk lebih banyak berkunjung ke Jepang dan membeli produk Jepang.
Dukungan Taiwan kembali terlihat lewat pencabutan semua pembatasan impor pangan Jepang. Pemerintah Taipei memberlakukan larangan impor pangan secara menyeluruh dari lima wilayah Jepang yang berada di dalam dan sekitar lokasi bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011. Larangan itu dilonggarkan pada tahun 2022 dan 2024.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (FDA), Jumat, menyatakan, proses untuk memastikan keamanan impor pangan dari Jepang kembali normal. Pemberlakuan aturan yang baru akan segera terjadi.
“Sejak 2011, Taiwan telah melakukan inspeksi perbatasan terhadap lebih dari 270.000 batch makanan Jepang untuk uji radiasi, dengan tingkat kegagalan 0 persen. Penilaian risiko paparan radiasi tambahan dari makanan Jepang dapat diabaikan,” kata FDA,
Setelah pelonggaran Taiwan, berarti hanya China, Hong Kong, Macao, Rusia, dan Korea Selatan yang menerapkan prosedur pengendalian impor khusus untuk produk makanan Jepang.
Kemenlu Jepang menyambut baik keputusan Taiwan. Bagi Tokyo, kebijakan Taipei akan “mendorong rekonstruksi” di Fukushima yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2011 itu.
Sumber: kompas.id