Kemenangan Argentina atas Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 masih menyisakan kontroversi di luar lapangan. Tulisan Las Malvinas son Argentinas (Malvinas adalah milik Argentina) yang dibentangkan para pemain Argentina segera menjadi sorotan media internasional. Tindakan tegas FIFA ditunggu publik demi menjaga semangat sepak bola di panggung terbesarnya.
Pertarungan di laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris yang selesai dalam dua babak berlanjut di luar lapangan. Perayaan kemenangan skuad ”Albiceleste” diwarnai aksi kontroversi karena spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang mereka bentangkan di lapangan seusai laga. Pemain gelandang Giovani Lo Celso serta bek Lisandro Martínez berada di antara pemain yang memegang spanduk tersebut.
Sebelumnya, selama ajang Piala Dunia 2026, beberapa kali skuad Argentina dan para pendukungnya menyanyikan lagu atau yel-yel (chant) berjudul ”La Cuarta Estrella” (Bintang Keempat). Demikian isi liriknya:
(Bahasa Spanyol Argentina)
”Argentino soy desde la cuna hasta la fosa
Por las Malvinas, por Diego y la última de Leo
Vamos a traer la Copa a casa otra vez
Para gritar el tetracampeón
Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar
Queremos la cuarta, queremos ser campeones mundial
Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver
Con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel
Y ya lo ve, y ya lo ve
El que no salta, es un inglés
Y ya lo ve, y ya lo ve
El que no salta, es un inglés”
(Terjemahan Bahasa Indonesia)
”Saya orang Argentina dari buaian hingga liang lahat
Demi Malvinas, demi Diego, dan babak terakhir Leo
Kami akan membawa pulang piala itu lagi
Untuk meneriakkan juara empat kali
Kawan-kawan, sekarang kita kembali bermimpi
Kami ingin yang keempat, kami ingin menjadi juara dunia
Dan Diego, dari surga kita bisa melihatnya
Bersama Don Diego dan La Tota, menyemangati Lionel
Dan kau bisa lihat, dan kau bisa lihat
Yang tidak melompat (baca: merayakan) adalah orang Inggris
Dan kau bisa lihat, dan kau bisa lihat
Yang tidak melompat (baca: merayakan) adalah orang Inggris”
Bagi masyarakat Argentina, isi yel-yel tersebut menjadi keyakinan kolektif bahwa Kepulauan Malvinas merupakan bagian dari wilayah nasional mereka. Sementara bagi publik Inggris, Kepulauan Falkland secara hukum internasional berstatus Wilayah Seberang Laut Britania Raya (British Overseas Territory). Maka, secara de facto, Inggris masih memegang kendali atas Falkland, tetapi Argentina masih mengakui kedaulatan mereka atas kepulauan tersebut.
Secara penyebutan nama pun antara Argentina dan Inggris memiliki perbedaan besar yang melibatkan konteks historisnya terhadap wilayah ini. Dari perspektif Inggris, nama ini diberikan oleh pelaut Inggris, Kapten John Strong, pada 1690 untuk menghormati Anthony Cary, Viscount Falkland ke-5, yang mendanai ekspedisinya. Menyebut wilayah ini ”Falkland” sebenarnya turut mengakui bahwa wilayah ini secara de facto dan de jure menjadi bagian dari Inggris.
Sementara dari perspektif Argentina, wilayah di Atlantik Selatan ini bernama ”Kepulauan Malvinas” yang direbut paksa oleh Inggris. Hingga kini, slogan ”Las Malvinas son Argentinas” tertulis di sekolah-sekolah, dokumen resmi, dan spanduk timnas mereka.
Sengketa tidak berujung
Kontroversi Argentina dan Inggris di Piala Dunia 2026 sebenarnya hanya membuka kembali bab lama yang belum tuntas. Kalimat ”Las Malvinas son Argentinas” membawa publik pada sengketa kedaulatan yang telah membayangi hubungan Argentina dan Inggris selama hampir dua abad.
Polemik yang tidak kunjung usai ini dapat ditelusuri akarnya pada awal abad ke-19. Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol, Argentina mengklaim Kepulauan Malvinas sebagai bagian dari wilayah yang diwarisi Spanyol. Sementara itu, Inggris berbeda pandangan karena sejak 1833, kepulauan tersebut dikuasai mereka dan menjalankan pemerintahan secara efektif.
Selama puluhan tahun, kedua negara sama-sama mempertahankan klaimnya melalui jalur diplomatik. Argentina berkali-kali menyatakan bahwa Inggris menduduki wilayahnya secara tidak sah, sedangkan Inggris menegaskan administrasinya sah berdasarkan penguasaan yang telah berlangsung lama serta keinginan penduduk kepulauan untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Perbedaan posisi itu membuat sengketa terus berlarut tanpa titik temu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya telah mencoba membuka jalan penyelesaian. Pada 1965, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 2065 yang mendorong Argentina dan Inggris berunding mengenai masa depan kepulauan tersebut. Namun, berbagai perundingan yang berlangsung setelahnya tidak pernah menghasilkan kesepakatan mengenai persoalan paling mendasar, yakni siapa negara yang berdaulat atas Malvinas atau Falkland.
Hingga awal dekade 1980-an, sengketa itu masih berlangsung di meja diplomasi. Situasi berubah ketika Argentina dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan dan gejolak politik dalam negeri. Pemerintahan junta militer yang dipimpin Jenderal Leopoldo Galtieri menghadapi tekanan publik akibat inflasi yang tinggi, resesi, serta meningkatnya tuntutan agar militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Dalam kondisi tersebut, isu Malvinas digunakan rezim militer Argentina untuk mengalihkan isu sekaligus mengangkat rasa nasionalisme warga negaranya. Apalagi, semangat nasionalisme publik masih berpotensi dimanfaatkan setelah Argentina keluar sebagai juara pada edisi Piala Dunia 1978.
Konflik perang Malvinas/Falkland dimulai pada 2 April 1982 saat pasukan Argentina mendarat di Kepulauan Malvinas/Falkland melalui Operasi Rosario. Garnisun Inggris yang menjaga kepulauan itu dapat dilumpuhkan dalam waktu singkat sehingga Argentina mengambil alih pusat pemerintahan di Port Stanley yang kemudian kembali dinamai Puerto Argentino. Keberhasilan tersebut disambut perayaan besar di Buenos Aires dan sempat mengangkat popularitas pemerintahan militer.
Inggris tidak tinggal diam. Perdana Menteri Margaret Thatcher segera mengirim satuan tugas angkatan laut menuju Atlantik Selatan untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Langkah itu diambil untuk mempertahankan wilayah yang diklaim sebagai bagian dari Britania Raya sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Inggris tidak akan membiarkan perubahan status wilayahnya melalui penggunaan kekuatan militer.
Operasi militer Inggris berkembang menjadi salah satu ekspedisi terbesar negara itu setelah Perang Dunia Kedua. Pertempuran berlangsung di laut, udara, dan darat dengan intensitas tinggi. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, termasuk tenggelamnya kapal penjelajah ARA General Belgrano milik Argentina dan kapal perusak HMS Sheffield milik Inggris yang menjadi dua simbol paling dikenang dari perang tersebut.
Pasukan Inggris kemudian berhasil mendarat di Teluk San Carlos sebelum bergerak menuju Port Stanley. Pertempuran demi pertempuran terjadi di kawasan perbukitan yang mengelilingi ibu kota kepulauan. Setelah posisi pasukannya semakin terdesak, Argentina akhirnya menyatakan menyerah pada 14 Juni 1982 sehingga perang berakhir setelah berlangsung selama 74 hari.
Konflik itu meninggalkan korban yang tidak sedikit. Sebanyak 649 personel militer Argentina dan 255 personel militer Inggris tewas, sementara tiga warga sipil di kepulauan tersebut juga kehilangan nyawa. Angka tersebut hanya menggambarkan kerugian fisik sebab dampak politik dan psikologis perang jauh lebih besar bagi kedua negara.
Di Argentina, kekalahan dalam perang mempercepat runtuhnya pemerintahan junta militer. Kepercayaan masyarakat terhadap rezim merosot tajam hingga akhirnya membuka jalan bagi pemulihan demokrasi pada 1983. Sebaliknya, kemenangan di Falkland memperkuat posisi politik Margaret Thatcher dan menjadi salah satu faktor yang mengantarkannya memenangi pemilihan umum berikutnya.
Berakhirnya perang ternyata tidak mengakhiri sengketa. Di satu sisi, Argentina tetap memasukkan Malvinas sebagai bagian dari wilayah nasional dalam konstitusinya dan terus mendesak dimulainya kembali perundingan dengan Inggris. Di sisi lain, Inggris mempertahankan administrasi atas Falkland dengan alasan menghormati hak menentukan nasib sendiri masyarakat yang tinggal di kepulauan tersebut.
Jika merujuk pada pengakuan pemerintah Falkland, mayoritas warga negaranya memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris. Keputusan ini merujuk pada hasil referendum kedaulatan resmi pada 10-11 Maret 2013. Tujuan utama jajak pendapat ini adalah memberikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk menentukan nasib mereka sendiri (self-determination).
Langkah tersebut sekaligus merespons tekanan diplomatik dari Argentina yang terus mendesak Inggris melakukan negosiasi kedaulatan. Hasilnya, sebanyak 1.513 orang (99,8 persen) memilih untuk mempertahankan status di bawah Inggris dan hanya tiga orang yang menyatakan menolak.
Pemungutan suara ini diawasi secara ketat oleh Tim Pengamat Internasional Independen. Dalam laman resmi kenegaraan, Kepulauan Falkland mengonfirmasi secara resmi bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan bebas, jujur, rahasia, dan sesuai standar demokrasi internasional.
Namun, tetap saja Argentina menolak keras hasil tersebut dan menyatakan referendum itu tidak sah. Alasannya, penduduk pulau tersebut bukanlah penduduk asli (pribumi), tetapi warga keturunan Inggris yang sengaja didatangkan ke wilayah itu sejak 1833. Perbedaan inilah yang membuat persoalan ini tidak kunjung selesai hingga kini.
Bola panas FIFA
Kontroversi yang muncul setelah laga semifinal tidak berhenti pada silang pendapat antara Argentina dan Inggris. Tak lama setelah insiden itu menjadi perhatian dunia, FIFA mengonfirmasi bahwa Komite Disiplin mulai menelaah kasus tersebut.
Sejumlah bukti, mulai dari laporan ofisial pertandingan hingga dokumentasi foto dan video, dikumpulkan untuk menentukan apakah tindakan para pemain Argentina melanggar regulasi yang berlaku. Hingga proses pemeriksaan berjalan, FIFA belum menjatuhkan sanksi maupun menyatakan adanya pelanggaran secara resmi.
Sikap tersebut sejalan dengan pendekatan yang selama ini dipegang FIFA. Organisasi itu tidak menilai benar atau salahnya suatu klaim politik ataupun sengketa antarnegara. Perhatian FIFA terfokus pada ada atau tidaknya potensi perpecahan antarnegara yang menjadikan Piala Dunia sebagai sarananya.
Bukan kali ini saja FIFA menghadapi persoalan serupa. Dalam berbagai turnamen sebelumnya, organisasi tersebut pernah menjatuhkan sanksi terhadap penggunaan simbol dan pesan politik yang melibatkan sejumlah negara. Kasus yang berkaitan dengan Kosovo, Semenanjung Korea, hingga berbagai simbol politik lain menunjukkan bahwa FIFA berupaya menerapkan aturan yang sama tanpa membedakan negara ataupun substansi isu yang diangkat.
Argentina sendiri pernah bersinggungan dengan aturan tersebut. Menjelang Piala Dunia 2014, tim nasional Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas dalam sebuah kegiatan resmi. FIFA kemudian menjatuhkan denda kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina karena menilai aksi itu mengandung pesan politik yang tidak semestinya hadir dalam kegiatan di bawah naungan organisasi tersebut.
Meski memiliki kemiripan, peristiwa di Piala Dunia 2026 membawa bobot yang berbeda. Spanduk itu dibentangkan tepat setelah Argentina mengalahkan Inggris dalam pertandingan semifinal sehingga maknanya jauh lebih sensitif. Apa pun keputusan yang diambil FIFA nantinya hampir pasti akan dibaca bukan hanya sebagai penerapan aturan disiplin, melainkan juga sebagai respons terhadap sengketa Malvinas yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Di sinilah persoalan menjadi tidak sederhana. Bagi banyak warga Argentina, slogan mengenai Malvinas merupakan bagian dari identitas nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, bagi masyarakat Inggris, slogan tersebut merupakan penegasan klaim atas wilayah yang berada di bawah administrasi Britania Raya sehingga tidak mungkin dipisahkan dari konteks politik.
Namun, perlu diingat, Piala Dunia memiliki tujuan yang melampaui persaingan memperebutkan gelar juara. Turnamen ini mempertemukan negara-negara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan kepentingan yang berbeda dalam satu arena yang sama. Karena itu, setiap peserta dituntut menempatkan olahraga sebagai ruang bersama yang bebas dari pesan yang berpotensi memperuncing konflik politik.
Memang, tindakan para pemain Argentina sulit dipandang sebagai selebrasi kemenangan semata. Spanduk yang mereka bentangkan memuat klaim atas wilayah yang masih disengketakan dan ditampilkan sesaat setelah mengalahkan negara yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Terlepas dari niat yang melatarbelakanginya, tindakan itu membawa pesan politik yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah hubungan kedua negara.
Tidak ada yang dapat menghapus sejarah atau melarang sebuah bangsa mempertahankan pandangannya mengenai masa lalu. Argentina berhak menyampaikan klaimnya melalui jalur diplomasi dan mekanisme hukum internasional, sebagaimana Inggris juga berhak mempertahankan posisinya. Akan tetapi, lapangan sepak bola bukanlah ruang yang tepat untuk memperpanjang perdebatan mengenai sengketa kedaulatan.
Piala Dunia dibangun di atas gagasan bahwa olahraga mampu menjembatani perbedaan yang selama ini memisahkan bangsa-bangsa. Justru karena itulah netralitas menjadi prinsip yang terus dijaga FIFA agar pertandingan tetap menjadi ruang yang mempertemukan, bukan mempertentangkan masyarakat dari berbagai penjuru dunia.
Sumber: Kompas.id